Rencana Kerja Pemerintah di Tahun 2023, Ada soal Pembangunan Ibu Kota Negara di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan delapan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di Tahun 2023.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa hal itu merupakan petunjuk dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah diputuskan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan Suharso dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) tahun 2022 melalui virtual, Senin (21/1/2022).

Berdasarkan petunjuk Bapak Presiden maka tema dari RKP 2023 adalah peningkatan produktifitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca juga: UU Ibu Kota Negara sudah Diteken Presiden Jokowi, Berikut Luas IKN Nusantara dan Batas Wilayahnya

Baca juga: 4 Titik SBNP Terpasang untuk Akses Suplai Logistik ke IKN, Sisanya Diupayakan Rampung Tahun Ini

Baca juga: Presiden Joko Widodo Berencana ke Kaltim Lagi, Berkemah di Titik Nol Ibu Kota Baru RI

"Sehingga untuk mencapai itu, ada delapan arah kebijakan," kata Suharso.

Suharso pun merinci arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di 2023, yakni pertama percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Kedua, kata Suharso, peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan.

"Problem kesehatan dan pendidikan itu clear, jelas, targetnya mudah untuk dicapai," ucapnya.

Baca juga: Tanah Milik Warga di Sepaku Kawasan Ibu Kota Negara Ditarik dari PTSL

Lalu, arah kebijakan ketiga yakni penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan pekerjaan yang layak (decent job).

"Pekerjaan-pekerjaan yang memang mendapatkan penghasilan yang lebih baik setidak-tidaknya penghasilan sebelum adanya Covid-19." tutur Suharso.

Keempat, mendorong pemulihan dunia usaha. Kelima, lanjutnya, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan terutama untuk hilirisasi.

"Dan hiliriasi ini terbukti dari satu sektor saja misalnya, dari nikel itu nilainya itu bisa dari 1 miliar dolar jadi puluhan miliar dollar," ucap Ketua Umum PPP ini.

Baca juga: Tantangan Polresta Samarinda Saat Ibu Kota Negara RI di Kalimantan Timur

"Begitu dia di-stop dalam bentuk komoditas, harus dalam bentuk barang jadi itu nilainya naik 20 kali lipat," sambubgnya.

Keenam, kata Suharso, adalah pembangunan rendah karbon dan transisi energi.

Kebijakan itu merupakan respons terhadap perbuahan iklim termasuk untuk mencapai net zero emission Indonesia pada tahun 2060