Jokowi Mulai Bangun IKN Nusantara, Suara Ormas Lintas Suku Kukar: Demi Pemerataan Pembangunan

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo alias Jokowi memulai pembangun IKN Nusantara pada 2022.

Simak suara organisasi masyarakat lintas suku Kalimantan.

Adalah Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mereka menyatakan mendukung demi pemerataan pembangunan.

Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Kutai Kartanegara, Marwan mengaku gembira dengan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Sepaku, Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Marwan mengatakan, pemindahan IKN Nusantara akan menjadi titik balik pemerataan pembangunan nasional yang dulunya terpusat di Pulau Jawa, kini beralih ke Benua Etam- sebutan Kaltim.

"Karena, kebijakan tersebut merupakan langkah yang strategis sebagai tolok ukur pemerataan pembangunan bangsa Indonesia," buka Marwan pada Senin, 21 Februari 2022.

Baca juga: Khawatir Ada Ketimpangan Antara IKN Nusantara dengan Daerah Lain, Pemkab Usul DAK

Sebagai informasi, FPK adalah organisasi kemasyarakatan yang merangkul tiap etnis nasional.

Keberadaan FPK di Kukar dikatakan Marwan berisi 22 anggota ormas kedaerahan seperti Bugis, Makassar, Jawa, Dayak, Banjar, Toraja dan lainnya.

Agar tidak timbul gejolak SARA, keberadaan ormas etnis/kedaerahan teresbut perlu dirangkul dan dibangun silaturahmi antara pimpinan ormas kedaerahan. Sehingga, bisa menghindari potensi konflik di masyarakat," kata Marwan.

FPK juga disebut Marwan telah secara resmi menyatakan sikapnya mendukung kehadiran IKN Nusantara. Sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 3/2022 tentang IKN.

"Maka FPK sangat mendukung dan menyambut gembira langkah Presiden Jokowi tersebut," ucapnya.

Baca juga: Pembangunan di Sepaku sebagai Titik IKN dan di Kabupaten PPU Diharapkan Seimbang

Marwan bahkan mengajak tiap elemen masyarakat untuk sama-sama mendukung kehadiran IKN Nusantara. Masyarakat Kaltim, dikatakan Marwan sudah lama menanti kesempatan ini agar bisa setara dengan kemajuan daerah lain, terutama di Jawa.

"Sesungguhnya rakyat di Kalimantan ini sangat menanti-nanti memperoleh kesempatan pembangunan, seperti dahulu kepindahan IKN pernah dicetuskan pertama kali oleh Presiden Sukarno," ucapnya.

Marwan berharap, pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara dilakukan segera mungkin.

"Kepada pemerintah pusat yang akan membangun IKN, agar proses roda pembangunan IKN turut melibatkan kepentingan pemangku kearifan masyarakat lokal di Kukar khususnya, dan Kaltim pada umumnya.

Baca juga: Pemkab PPU Bakal Pertahankan Aset Guest House dan RS Pratama di IKN Nusantara

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi turut mengunjungi kawasan Ibu Kota Negara (IKN), Senin (21/2/2022).

Adapun kawasan kunjungan di lokasi yang akan didirikan bandara.

Dalam kunjungan tersebut, Budi Karya Sumadi didampingi Gubernur Kaltim, Isran Noor, Plt Bupati PPU, Hamdam, dan stakeholder terkait.

"Dalam cuaca yang cerah, kami mengunjungi kawasan IKN. Tujuannya memastikan kawasan yang akan dijadikan bandara," sebut Budi, Senin (21/2/2022).

Dia berpendapat, kawasan yang akan menjadi bandara itu tidak terdapat persoalan.

Baginya, kawasan tersebut sangat baik dan strategis.

Baca juga: Tak Ada Klausul Perlindungan Masyarakat Adat di UU IKN, AMAN: Elite Diajak Bicara, Bukan Entitas

Lokasinya, kata Budi, berlokasi di tengah-tengah antara Kota Balikpapan dan Kabupaten PPU. Dimana nantinya akan dikonfigurasi sejajar.

"Dalam pengamatan yang kita lakukan bahwa secara lokasi sangat strategis, terhubung dengan jalan tol baik dari Balikpapan maupun dari IKN," lanjut Budi.

Dari aspek geografis pun, sambung dia, terbilang baik. Sehingga mampu membuat landasan yang memiliki lebar 45 meter dan panjang 3000 meter.

"Artinya, bisa dilewati pesawat jenis apapun. Jadi sebagai bandara internasional, tentunya, itu adalah bandara ibu kota," tegasnya.

Dirinya merasa optimis bahwa progres pembangunan bandara akan berjalan lancar. Setidaknya, bisa diwujudkan.

"Dan kami berkoordinasi dengan pihak lain, sejauh ini akan dikolaborasikan bandara internasional untuk kepentingan IKN," pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, Isran menambahkan, lokasi berdirinya bandara IKN sendiri sedikit menjorok keluar dari Kawasan Inti IKN.

Dia memberi gambaran, dari titik Istana Negara jika ditarik garis lurus, sepanjang 20 kilometer.

Sementara untuk jenis bandaranya sendiri berstatus VVIP dengan multifungsi. Baik untuk bandara militer hingga komersil.

"Itu Bandara VVIP yang bisa digunakan sebagai juga bandara militer. Bisa juga komersil, kalau mau dijadikan. Suka-suka kita aja," celetuk Isran.

Soal integrasi akses kendaraan, Isran sendiri mengaku belum tahu persis. Namun untuk di kawasan IKN sendiri sudah didesain sedemikian rupa.

"Jadi dengan sistem intermoda atau apalah namanya. Dan sudah dimulai tahun ini, gerak cepat ini. Karena ternyata jadi prioritas," tukasnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel