Berita Nasional Terkini

Demokrat dan PKS Langsung Panas, PKB Usulkan Pemilu 2024 Ditunda 2 Tahun Lagi

Partai Demokrat dan PKS langsung panas, PKB usulkan Pemilu 2024 ditunda 2 tahun lagi

Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Faizal Amir

TRIBUNKALTIM.CO - Usulan Ketum PKB Muhaimin Iskandar agar Pemilu 2024  diundur hingga 2 tahun lagi menuai reaksi.

Partai Demokrat dan PKS langsung panas dan menolak  tegas usulan tersebut.

Dilansir dari Tribunnews.com, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra turut buka suara perihal usulan Pemilu 2024 ditunda.

Herzaky pun menyinggung pihak pemerintah untuk tidak membuat kegaduhan dengan usulan Gus Muhaimin tersebut.

Ia meminta pemerintah untuk lebih fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat.

"Lebih baik Pemerintah dan para pendukungnya fokus pada upaya pemulihan ekonomi. Bukan malah membuat gaduh tiap bulan."

"Gaduh terus tiap bulan, malah mengaduk-aduk konstitusi, bagaimana ekonomi bisa pulih?" kata Herzaky,Rabu (23/2/2022)

Sementara, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menolak usulan Gus Muhaimin itu.

Ia mengatakan penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan Gus Muhaimin tak dapat dibernarkan dengan alasan apapun.

Sebab, hal itu bertentangan dengan konstitusi, yang tegas menyebut bahwa pelaksanaan pemilu yang digelar lima tahun sekali.

"Kita ikut konstitusi, Pemilu tiap lima tahun sekali," kata Mardani kepada awak media, Rabu (23/2/2022) dikutip dari Tribunnews.com.

"Jika ditunda, tidak sesuai konstitusi. Konstitusi membatasi dua periode dan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," lanjutnya.

Menurut Mardani, selama ini pelaksanaan Pemilu tak pernah mengganggu pembangunan.

Justru penundaan pemilu membuat pihak berkuasa yang lebih lama bisa mengganggu proses demokrasi di Indonesia.

"Semua rezim otoriter pada awalnya muncul karena waktu berkuasa yang lama."

"Karena itu tegas konstitusi membatasi dua periode dan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," ucap anggota Komisi II DPR RI itu.

Sebelumnya, Ketum PKB Muhaimin Iskandar menilai pemilu berpotensi merusak pemulihan ekonomi yang kini mulai baik pascapandemi Covid-19.

Alasan kedua, adalah transisi kekuasaan setelah Pemilu biasanya membuat kondisi ekonomi tak menentu yang berimbas mengganggu suasana momentum yang bagus, apalagi setelah digelarnya G20 nanti.

Yang ketiga, dikhawatirkan terjadi eksploitasi ancaman konflik saat pemilu.

"Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi," ucap Gus Muhaimin usai menerima aspirasi para pelaku UMKM, pelaku bisnis, dan analis ekonomi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022). (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved