Ibu Kota Negara

Terkait Batas Wilayah Kaltim Saat Ada IKN Nusantara, Pemprov Angkat Bicara 

Terkait batas-batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur apalagi jelang progres pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara

Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Pj Sekdaprov Kaltim Riza Indra Riadi, menyatakan, saat ini menyongsong IKN Nusantara yang segera dibangun meliputi wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Batas wilayah jadi bahasan yang perlu dituntaskan, Selasa (1/3/2022). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Terkait batas-batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur apalagi jelang progres pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara bakal jadi bahasan serius.

Khusus Kaltim, saat ini yang sudah menyongsong IKN Nusantara yang segera dibangun meliputi wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Batas wilayah jadi bahasan yang perlu dituntaskan, demikian diungkapkan PJ Sekdaprov Kaltim Riza Indra Riadi.

"Permasalahan batas daerah dan khususnya antar provinsi agar dapat dituntaskan," sebutnya, Senin (1/3/2022).

Baca juga: Andai Istana Negara IKN Nusantara Jauh dari Mabes TNI dan Polri maka Mirip Jakarta

Baca juga: Dukung IKN Nusantara di Kaltim, Ormas Dayak Seluruh Kalimantan Buat Petisi Berisi 9 Poin

Baca juga: IKN Nusantara di Kalimantan akan jadi Future Smart Forest City of Indonesia, Begini Konsepnya

Jika melihat saat ini luas Kaltim keseluruhan, kata Riza, tercatat 127.346,94 km2, berbatasan langsung dengan seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, juga negara lain Malaysia.

Serta Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Termasuk batas wilayah Pulau Balabalagan dan daerah sekitarnya di Kabupaten Paser.

Menurut Riza, itu juga perlu segera diselesaikan dan masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur bukan masuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

"Karena lebih dekat secara geografis, sehingga pelayanan dapat lebih cepat diberikan," tegasnya.

Baca juga: Efek Ibu Kota Negara di Sepaku, Ada Usul Kecamatan Baru Bernama Penajam Nusantara

Hal lainnya, dikatakan Riza, perlu adanya peningkatan koordinasi dengan seluruh pihak terkait pengadaan tanah untuk umum agar tidak terjadi konflik. 

"Termasuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat ya," ungkapnya.

Kajian untuk IKN Nusantara juga terus dilakukan, menyangkut kesiapan serta strategi tepat bagi seluruh daerah di kabupaten/kota penyangga, termasuk masyarakat Kaltim.

Inginnya Pemprov Kaltim, agar masyarakat tak hanya menjadi penonton dan tersingkirnya adat-istiadat, kebudayaan lokal, serta hak-hak masyarakat Kaltim.

"Kita tengah persiapkan itu, (rencananya) membentuk Gugus Tugas Fasilitasi Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur," tutup Riza. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved