Jokowi Singgung WhatsApp Grup TNI Bahas Tolak IKN, Pengamat Pertahanan Analisa Dua Hal Ini

TRIBUNKALTIM.CO - Pernyataan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri 2022 di Mabes Polri, Selasa (1/3/2022) jadi sorotan. 

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi sempat menyinggung perbincangan di Whatsapp Grup ( WAG ) TNI di mana ada yang membahas tidak setuju dengan Ibu Kota Negara ( IKN ).

Selanjutnya, Presiden Jokowi kemudian mengingatkan kedisiplinan di TNI Polri yang berbeda dengan sipil.

Setelah pernyataan Presiden Jokowi, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman langsung memberi peringatan kepada jajarannya. 

Simak analisa dari pengamat terkait poin-poin pernyataan Presiden Jokowi yang kini jadi perhatian publik. 

Ada sejumlah poin dari pidato Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri tersebut. 

Awalnya, Jokowi meminta supaya istri personel TNI dan Polri tidak mengundang ustaz penceramah radikal karena atas nama demokrasi.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menekankan kepada pimpinan TNI dan Polri untuk meningkatkan kedisiplinan untuk hal-hal kecil.

Baca juga: Oknum TNI Bahas Tolak IKN di Grup WhatsApp Buat Jokowi Geram, KSAD Dudung: Jangan Ada yang Aneh-aneh

Contohnya, pembicaraan mengenai ketidaksetujuan terhadap kebijakan IKN di grup-grup WhatsApp.

Sebab, kebijakan mengenai IKN sudah diputuskan pemerintah dan mendapatkan persetujuan dari DPR RI.

Untuk itu, pimpinan TNI dan Polri kini harus berhati-hati apabila pembicaraan di grup-grup WhatsApp terus diperbolehkan.

"Saya lihat di WA grup, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diterus-teruskan hati-hati.

Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN, apa, itu sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR," ujar Jokowi, seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Jokowi kemudian menyinggung soal kedisplinan di tubuh TNI Polri. 

"Kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Hati hati.

Dimulai dari hal-hal kecil, nanti menjadi besar, kita jadi kehilangan kedisiplinan nasional. Karena disiplin TNI-Polri itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan," imbuh dia.

Baca juga: Desa Sukaraja dan Karang Jenawi di IKN Berpotensi Banjir, Bangunan Harus Berbasis Mitigasi Bencana

Sementara itu, menurut Pengamat Pertahanan Anton Aliabbas, ada dua hal yang bisa dilihat dari pesan Jokowi terkait IKN Nusantara tersebut.

"Pertama, pesan tersebut dapat diartikan bahwa secara implisit, Jokowi hendak memastikan dukungan penuh dari TNI/Polri terkait kebijakan pemerintah yang masih kontroversi terutama IKN," ujar Anton Aliabbas, Rabu (2/3/2022) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Jokowi disebut terkesan menyadari pembicaraan WAG anggota TNI-Polri berpotensi bocor dan disalahgunakan untuk penggiringan opini publik tertentu.

Kemudian hal kedua yang bisa dilihat dari pernyataan Jokowi adalah kesan Pemerintah memonitor dinamika di dalam percakapan WAG.

Menurut Anton, Jokowi mengantisipasi agar perdebatan di WAG tak akan mengganggu kesetiaan TNI-Polri pada Pemerintah.

"Hal ini dapat dilihat dari adanya penekanan Jokowi perihal tidak adanya ‘demokrasi’ di dalam tubuh TNI/Polri," tuturnya.

Tak hanya itu, polemik IKN di WAG pun dinilai dapat diartikan sebagai kurang lancarnya komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait IKN pada prajurit TNI-Polri.

"Di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial, semestinya pemerintah gencar juga melakukan sosialisasi di internal termasuk di kalangan TNI-Polri," jelas Anton.

Baca juga: Sekcam Sepaku Ungkap Jadwal Relokasi, Tanah Warga sudah Dipatok, Tahap Pembangunan IKN Dipercepat

Padahal sosialisasi di lingkungan internal, termasuk TNI-Polri, penting guna memitigasi kesimpangsiuran serta mencegah polemik berkepanjangan di kedua institusi tersebut.

Apalagi, kata Anton, Presiden Jokowi pada 2018 lalu pernah berpesan agar perwira TNI-Polri ikut membantu sosialisasi program pemerintah.

"Tentu saja polemik di WAG TNI-Polri akan tidak banyak berkembang apabila pemerintah sendiri juga gencar bersosialisasi di internal institusi plat merah," sebut Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) tersebut.

Anton mengatakan, fenomena pro kontra IKN sebaiknya tidak dilihat sebagai bentuk lemahnya disiplin dari personel TNI-Polri.

Ia mengatakan, fenomena itu justru menjadi bukti nyata masih lemahnya kerja tim komunikasi pembantu presiden meyakinkan internal pemerintah perihal IKN.

"Semestinya Presiden Jokowi tidak perlu merisaukan diskusi yang terjadi di WAG terlebih WhatsApp merupakan salah satu medium komunikasi personal.

Loyalitas tegak lurus TNI-Polri tidak akan tercederai hanya karena keriuhan pembicaraan WAG," ucap Anton.

Jokowi juga sempat menyinggung soal TNI-Polri yang tidak bisa ikut dalam urusan demokrasi karena statusnya yang berbeda dengan masyarakat sipil.

Anton sepakat dengan pernyataan Jokowi itu karena menurutnya personel TNI-Polri tidak memiliki keleluasaan sama dibandingkan sipil terkait kebebasan berpendapat.

"Karena itu, pengaturan terhadap personel TNI-Polri perlu ditingkatkan dalam hal penggunaan media sosial dan menyatakan pendapat di ruang publik.

Dan pengaturan ini tentu dapat dimasukkan dalam domain disiplin TNI-Polri," usul Dosen Universitas Paramadina ini.

Meski begitu, Anton menilai ketentuan tersebut seharusnya hanya diperuntukkan bagi personel TNI-Polri, dan tidak termasuk untuk keluarga mereka.

"Untuk keluarga prajurit hanyalah berbentuk imbauan agar tidak menggunakan atau membawa atribut satuan tempat bekerja," ungkap Anton.

Peringatan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

Menanggapi pidato Presiden Jokowi, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menegaskan, TNI AD mendukung penuh kebijakan pemerintah mengenai kebijakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

“Prinsipnya TNI AD mendukung penuh pemerintah program pemindahan ibu kota di Kalimantan dan ini sudah final,” ujar Dudung Abdurachman sebelum memimpin Rapim TNI AD Tahun 2022 di Mabes AD, Jakarta, Rabu (2/3/2022).

Dudung Abdurachman menyatakan bahwa apa pun yang terjadi mengenai kebijakan IKN, TNI AD akan mengikuti dan siap berpindah ke wilayah ibu kota baru.

Kepada para komandan satuan, Dudung Abdurachman mengingatkan agar tidak berbicara yang aneh-aneh mengenai kebijakan IKN.

Ia menyatakan, prajurit TNI AD mendukung dan tetap tegak lurus terhadap kebijakan pemerintah.

 “Komandan satuan di sini ya dukunglah pemerintah, jangan ada yang ngomong aneh-anehlah.

Kita loyalitas tegak lurus kepada Presiden sebagai pimpinan atau panglima tertinggi kita,” tegas dia.

Selain itu, ia memastikan bahwa TNI AD siap membantu proses pengamanan ketika pembangunan dilakukan.

Hal ini sejalan dengan rencana pembentukan satuan-satuan kecil TNI AD di wilayah IKN.

“Tentunya nanti pada saat proses akan ada satuan-satuan kecil dalam rangka membantu proses pengamanan pada saat proses pembangunan, itu nanti yang akan ditempatkan,” imbuh dia.

Baca juga: Tak Ada Klausul Perlindungan Masyarakat Adat di UU IKN, AMAN: Elite Diajak Bicara, Bukan Entitas

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.