Kenaikan LPG Nonsubsidi Kian Bebani Warga, Komisi II DPRD Balikpapan Koordinasi dengan Pertamina

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan diminta mengambil sikap dalam menghadapi masalah kenaikan harga LPG nonsubsidi.

Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan Hj. Kasmah mengatakan, kebijakan kenaikan harga LPG sangat memberatkan masyarakat.

Terlebih masyarakat di Kota Balikpapan saat ini masih dalam kesulitan, karena masih dalam situasi pandemi Covid-19.

“Bagi saya secara pribadi kenaikan ini memberatkan. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19, pasti masyarakat dalam keadaan sulit,” ujar Kasmah.

Sebagaimana diketahui, PT Pertamina (Persero) secara resmi memberlakukan kenaikan harga gas LPG Non Subsidi mulai 27 Februari 2022.

Baca juga: Harga LPG Non Subsidi Naik, Pengusaha di Banjarbaru Kebingungan

Baca juga: Harga LPG Non Subsidi Naik, Reforminer Institute Menilai Itu Langkah yang Wajar

Dengan adanya penyesuaian tersebut, harga gas LPG Non Subsidi yang berlaku saat ini sekitar Rp 15.500 per kilogram.

Hal ini menyebabkan harga jual gas elpiji di tingkat pengecer khususnya untuk ukuran 12 kilogram hingga Rp 200 ribu per buah.

Untuk itu, Kasmah berharap agar pemerintah dapat mengambil sikap dan memperhatikan masalah tersebut.

"Mudahan-mudahan pemerintah melihat permasalahan ini agar harga elpiji tidak naik terus sehingga menambah beban bagi masyarakat," kata Politisi Partai Golkar itu.

Baca juga: Efek Harga Gas LPG Non Subsidi Naik, Banyak Warga Kalteng Incar Tabung 3 Kg, Cepat Ludes

Menyikapi kenaikan harga LPG Non Subsidi, DPRD Kota Balikpapan berencana akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk menyikapi persoalan ini.

“Karena masyarakat ini memang harus dibela,” ucapnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel