DPR RI Ingin Pemerintah Segera Atasi Kelangkaan Minyak Goreng, Larang Ekspor CPO

"Setelah itu, cabut ijin usaha dan HGU industri dan pabrik yang tidak nurut DMO dan domestic price obligation (DPO)," kata Nusron Wahid.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Belum Juga Turun, Tanda Kemendag Telah Dapat Rarpor Merah

Menurut Nusron, kebijakan DMO dan DPO ternyata tidak mampu mengatasi kelanggan minyak goreng.

Ribuan orang antre untuk beli minyak goreng terjadi dimana mana. Harga juga tidak sesuai dengan harga patokan Rp. 14.000.

"Kebijakan DMO dan DPO telat. Masyarakat kadung tidak percaya. Panic buying terjadi dimana-mana. Begitu ada barang di pasar, langsung diserbu," ujar Nusron.

Menurut Nusron Wahid, dua pekan sebelum diberlakukan DMO dan DPO pada bulan Januari pemerintah sudah memberlakukan single harga di konsumen akhir Rp 14.000 per liter.

Baca juga: NEWS VIDEO Stok Minyak Goreng Kembali Tersedia 240 Liter, Sejam Habis Dibeli Warga

Padahal harga keekonomian menurut pengusaha Rp.19.000. Akibatnya pemerintah mensubsidi konsumen melalui produsen sebesar Rp.5000 per liter.

Dalam prakteknya, ketika itu, barang tidak ada. Sebab produsen masih kucing-kucingan dan ogah-ogahan menjual barang di harga Rp. 14.000.

"Alasannya ketakutan diaudit karena terima subsidi. Sehingga terjadi penimbunan dimana-mana," tegasnya

Akibatnya, lanjut Nusron, masyarakat terlanjur tidak percaya. Ketika ada DMO dan DPO, meski minyak goreng ada di harga Rp 14.000 langsung diborong masyarakat.

"Terjadi traumatik. Takut besok barangnya tidak ada lagi. Makanya diborong," ujarnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Nusron Wahid: Pemerintah Harus Segera Larang Ekspor CPO untuk Hentikan Panic Buying Minyak Goreng