Komisi II DPRD Samarinda Soroti Penyaluran Minyak Goreng Curah oleh Pemkot

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Inisiatif pemerintah Kota Samarinda mengalokasikan pasokan minyak goreng curah kepada masyarakat Kota Samarinda, di tengah kelangkaan minyak goreng didukung oleh DPRD Samarinda.

Namun melalui Komisi II DPRD Samarinda, pihak legislatif memberikan sejumlah catatan yang harus diperhatikan oleh pemkot saat menyalurkan 222.000 liter minyak goreng ini di lapangan.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fuad Fakhruddin mengungkapkan agar pemkot menerapkan sistem khusus supaya tidak timbul kerumunan warga yang mengantre minyak goreng.

“Yang dikhawatirkan pertama adalah kerumunan saat pendistribusian di lapangan, ini perlu ada regulasi yang matang sehingga tidak menyebabkan kerumunan dan persoalan lain yang tidak penting di tengah kelangkaan ini,” cetus Fuad, Minggu (13/3/2022).

Baca juga: DPRD Samarinda Harap Ada Solusi Sementara Bagi Pedagang di Polder Air Hitam

Baca juga: Ketua DPRD Samarinda Beri Sejumlah Catatan Setahun Kepemimpinan Andi Harun, Termasuk Soal Banjir

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Samarinda Sebut Ratusan Tahun Tak Pernah Ada Gesekan karena Pengeras Suara Masjid

Menurut anggota dewan dari fraksi Gerindra itu, perlu kerjasama antara pemkot dengan TNI-Polri agar dapat ikut mengamankan penyaluran minyak goreng curah ini.

Karena tidak dapat dipungkiri, dalam momen kelangkaan minyak goreng ini, ada potensi oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan atau berbuat curang demi mendapatkan minyak goreng, yang patut diwaspadai.

“Ini kan akan diserahkan ke kelurahan-kelurahan, dan perlu didampingi pihak keamanan untuk pendistribusiannya, artinya kita menghindari oknum-oknum di lokasi yang dapat membuat provokasi yang sifatnya mengganggu kegiatan ini,” lanjutnya.

Pemkot Samarinda sudah mulai mendistribusikan ratusan ribu liter minyak goreng curah dengan menyediakan tendon di tiap kelurahan secara bergiliran sejak Sabtu (12/3/2022).

Program ini akan terus berlanjut hingga menyasar semua wilayah kelurahan di kota tepian sampai stok minyak goreng di pasar ataupun ritel kembali stabil.

Fuad berpendapat, masalah kelangkaan minyak goreng yang juga menjadi persoalan nasional termasuk di daerah-daerah lain ini terletak pada stok dan keberadaan minyak goreng itu sendiri.

Keterbatasan minyak goreng yang dijual di pasar menimbulkan dampak psikologis kepada masyarakat yang akhirnya menimbulkan panic buying dan berujung pada antrean panjang yang telah menjadi pemandangan beberapa hari terakhir khususnya di kota Samarinda.

“Saya kira yang terjadi di bawah ini bukan persoalan mahalnya, tetapi kelangkaannya, kemudian juga ada pedagang yang menahan stok minyak goreng karena mereka merasa rugi kalau dijual,” paparnya.

Untuk itu DPRD Samarinda Komisi II akan terus mengikuti perkembangan fenomena minyak goreng ini di lapangan.

Dan dikatakan Fuad, telah beberapa kali memanggil pihak pemerintah dari Dinas Perdagangan hingga Perumda untuk mencari solusi langkanya salah satu kebutuhan pokok tersebut. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.