Pemkot Lakukan Penataan Polder Air Hitam, DPRD Samarinda Berharap Ada Solusi Sementara bagi Pedagang

TRIBUNKALTIM.CO - Rencana penataan Polder Air HItam yang akan dilakukan oleh Pemkot Samarinda mendapat dukungan dari  legislatif.

Langkah pemkot untuk menertibkan kawasan polder di Kecamatan Samarinda Ulu dari pedagang kaki lima (PKL) itu dilakukan untuk menegakkan aturan daerah terkait penataan PKL.

Untuk diketahui, di sekitar kawasan polder seluas sekitar 6 hektare itu tidak diperkenankan adanya aktivitas berjualan secara liar, mengingat lahan itu merupakan milik pemerintah.

Oleh karenanya, mulai Kamis (10/3/2022), PKL tidak dibolehkan lagi berjualan di sekeliling area polder.

Baca juga: Pemkot Samarinda Salurkan Minyak Goreng Curah, Komisi II Berharap Ada Strategi Khusus

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Fuad Fakhruddin menyampaikan, pemerintah juga tidak boleh menutup mata akan nasib para PKL yang menggantungkan hidupnya dari berjualan di area polder.

Setelah menerima dengar pendapat dari perwakilan pedagang Polder Air Hitam bersama pihak pemkot beberapa hari lalu, DPRD Kota Samarinda akan mencoba mengomunikasikan beberapa permintaan dari perwakilan pedagang agar bisa diakomodasi sementara oleh pemerintah kota.

"Kita tentunya ingin terus mendorong kegiatan penataan terhadap seluruh persoalan yang ada di Kota Samarinda untuk dibenahi secara menyeluruh, baik terkait PKL ataupun fasilitas umum lainnya," kata Fuad, Minggu (13/3/2022).

"Jadi setelah adanya perbaikan, nanti akan coba kita komunikasikan, kita harap mereka (PKL) diberikan lokasi yang cukup untuk berjualan sementara agar pembangunan dan penataan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan, tetapi PKL tidak dilepas dan tetap diberikan solusi," imbuh anggota dewan dari dapil Sungai Kunjang itu.

Fuad memberikan contoh penataan PKL di kawasan tepian Sungai Mahakam yang berhasil dilakukan melalui pembinaan pemerintah kota dan adanya partisipasi dari pihak ketiga, seperti Bankaltimtara dengan CSR-nya.

Baca juga: Masih Ditemukan Antrean Truk di SPBU, Komisi II DPRD Samarinda Minta Pertamina Tegas

Contoh itu, ia harap juga dapat dilakukan dengan pola yang sama kepada PKL yang ada di kawasan Polder Air Hitam, yang juga direncanakan akan dijadikan sebagai objek wisata unggulan di Kota Samarinda melalui kegiatan penataan dan revitalisasi.

"Kita lihat sekarang polder (Air Hitam) sekarang ini kan kurang layak untuk orang-orang yang suka jogging atau beraktivitas karena rumputnya tinggi dan ada beberapa fasilitas yang rusak. Pembenahan bukan sekedar untuk tempat wisata saja, tetapi juga untuk penampung air agar fungsinya bisa lebih maksimal," tandasnya.

Pemkot melalui walikota Samarinda sendiri telah berjanji akan memberikan ruang bagi PKL yang ditata secara lebih teratur melalui kegiatan revitalisasi yang akan dilakukan di Polder Air Hitam.

Namun sebelum gagasan itu terealisasi, dalam hearing yang dilakukan perwakilan pedagang dengan anggota DPRD lintas komisi dua hari yang lalu, meminta agar mereka yang bergantung pada kegiatan berdagang bisa diberikan solusi sementara.

Baca juga: Komisi IV DPRD Samarinda Nilai Pembatasan Jumlah Siswa Saat PTM Sudah Tepat

Terkait penertiban PKL yang dilakukan oleh pemkot Samarinda, Fuad juga berharap, sikap yang sama juga ditunjukkan oleh pemkot untuk bisa menindak pelaku usaha dengan skala besar yang melanggar aturan.

"Beberapa usaha-usaha besar yang menyalahi aturan tolong ditindak juga, harapan kita ke depan warga kota Samarinda silahkan melakukan aktivitas jual beli dan ekonomi tetapi dengan tatanan yang sudah diatur," pungkas anggota Fraksi Gerindra tersebut. (adv)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.