Ibu Kota Negara
Presiden Ingin Deputi Otorita Diisi Figur Lokal, Safaruddin: Wujud Komitmen Percepat Pembangunan IKN
Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) resmi dilantik oleh pada 10 Maret 2022 oleh Presiden Joko Widodo.
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Mathias Masan Ola
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) resmi dilantik oleh pada 10 Maret 2022 oleh Presiden Joko Widodo.
Keputusan Jokowi, sapaan khasnya, dinilai sebagian pihak tepat melihat dari track record masing-masing figur yang telah ditunjuk.
Selanjutnya, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono - Dhony Rahajoe diinstruksikan agar menunjuk atau menempatkan figur di daerah dalam struktur Otorita IKN Nusantara.
Menanggapi itu, Anggota DPR RI Dapil Kaltim yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) IKN, Irjen Pol (Purn) Safaruddin menyebut, ini sejalan dengan masukkan dari Panitia Khusus (Pansus) IKN.
Keterlibatan masyarakat di daerah dalam pembangunan IKN Nusantara sangat penting. Sehingga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.
Baca juga: Deputi Otorita IKN Bakal Diisi Putra Daerah, Rektor Uniba Ungkap Kriteria yang Cocok
Baca juga: Pansus IKN Beber Bangun Ibu Kota Negara Tahun 2022 Ini Hanya Butuh Rp 12 Triliun
Baca juga: Ini Tanggapan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Terkait Kepala Badan Otorita IKN
"Melibatkan masyarakat di daerah, khususnya masyarakat Kaltim dalam struktur Otorita IKN Nusantara merupakan wujud komitmen pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan ibu kota. Sehingga, masyarakat di daerah benar-benar dilibatkan," tegas mantan Kapolda Kaltim ini, Minggu (13/3/2022).
Pria yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim ini menegaskan, Benua Etam juga memiliki sumber daya manusia (SDM) yang andal dan berkualitas.
Menurutnya, dapat mendukung kerja-kerja Badan Otorita IKN Nusantara dalam membangun ibu kota yang berkelanjutan. Sesuai dengan konsep Smart Forest City yang diusung pemerintah.
"Saya sebagai wakil rakyat dari Kaltim sangat siap mendukung pemerintah dalam rangka menjalankan tugas-tugas Badan Otorita IKN Nusantara sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di Komisi III DPR RI maupun di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI)," tegas Safaruddin.
Keterlibatan masyarakat di daerah juga dinilainya sesuai dengan catatan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikannya beberapa waktu lalu.
Baca juga: Pesan Hetifah kepada Kepala Otorita IKN Nusantara dan Wakilnya, Dengarkan Suara Pakar Lokal
Ada hak-hak masyarakat adat yang wajib diperhatikan dan dilindungi di dalam IKN sehingga eksistensinya tetap terjaga dan tidak termarjinalkan.
"Tidak hanya itu, saya juga mengingatkan bahwa dalam rangka mencapai distribusi pembangunan yang integratif, maka pemerintahan IKN Nusantara harus membangun konektivitas," terangnya.
"Tentunya dengan pemerintahan daerah sekitar sebagai kota-kota pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah IKN Nusantara sehingga dapat tercapai pembangunan yang seimbang," sambung Safaruddin. (*)
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
