Usulan Infrastruktur di Kutai Timur, Wabup Kutim Kasmidi Bulang akan Koordinasi dengan Swasta

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Usai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di 18 kecamatan yang ada di Kutai Timur, pemerintah kabupaten merangkum rangkaian pekerjaan yang menjadi prioritas untuk tahun 2023 mendatang.

Rumusan arah kebijakan pemerintah tahun 2023 yang disesuaikan dengan RPJMD adalah mengacu pada visi dan misi Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah.

Wakil Bupati Kutai Timur, Kasmidi Bulang, menyebut bahwa usulan pembangunan yang banyak diminta oleh berbagai kecamatan adalah infrastruktur dasar.

Dengan kepemilikan wilayah yang cukup luas, kemampuan keuangan daerah tidak mampu menuntaskan permasalahan infrastruktur dasar yang terus-menerus berkembang setiap tahunnya.

Baca juga: Wabup Kasmidi Bulang Ingatkan Dua Misi Penting Bagi Atlet Voli Kutai Timur

Baca juga: Dump Truck Liebherr T282B Jadi Ikon di Kutim, Wabup Kasmidi Sebut Request dari Pabrikan

Baca juga: Truk Liebherr jadi Ikon Sangatta, Wabup Kutim Kasmidi Bulang: Ini Sejarah dan Momen yang Luar Biasa

“Apa yang kita lihat dari awal sampai selesai, yang selalu menjadi usulan prioritas adalah pembangunan infrastruktur, hal ini karena wilayah Kutim yang luas sekali dibandingkan daerah lain,” ujarnya saat diwawancarai TribunKaltim.co usai penutupan Musrenbang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim untuk tahun 2022 ini misalnya, hanya Rp 2,9 Triliun saja sehingga harus benar-benar diserap oleh usulan yang diprioritaskan.

Menurutnya, keterlibatan usulan yang disampaikan pemerintah kecamatan kepada daerah sangat penting dalam mengerucutkan prioritas pembangunan.

Selanjutnya, Pemkab Kutim akan mencari solusi-solusi untuk menuntaskan pembangunan sesuai dengan skala prioritas yang dirancang dari hasil usulan Musrenbang.

Baca juga: Guru di Kutim Dapat Peningkatan Insentif, Wabup Kasmidi Minta Dibarengi Peningkatan Kinerja

Apabila kemampuan daerah tidak memadai, masih ada opsi lain yang bisa dikomunikasikan.

Seperti program-program Kementerian RI, Bantuan Keuangan Provinsi, atau bisa juga menggandeng pihak swasta di Kecamatan.

Keberadaan perusahaan swasta tentu harus memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, tidak hanya "bermukim" untuk meraup keuntungan tanpa turut meningkatkan pembangunan di kecamatan sekelilingnya.

Setelah ini akan ditindaklanjuti lagi dengan Rapat Koordinasi (Rakor) antara pengurus dana CSR Kabupaten dengan pihak swasta.

Baca juga: Wabup Kutim Kasmidi Bulang Lepas Offroader: Kita Ingin Event Ini Ada di Kutai Timur

"Nanti kita akan berdiskusi bersama apa yang menjadi program prioritas perusahaan tersebut ditahun akan datang,” ujarnya.

Kasmidi yang juga Ketua Forum CSR tersebut berharap ada niat baik dari pihak swasta untuk membangun daerah, di mana perusahaan tersebut mencari nafkah.

Harus ada dampak positif yang diberikan kepada ring 1 atau kawasan terdekat di sekeliling perusahaan.

“Insyaallah dengan niat baik semuanya, kita akan membangun Kutai Timur bersama-sama, Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua,” ujarnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.