Ibu Kota Negara

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian Sebut Kemah Jokowi di IKN bukan 'Nginap' Biasa

Hetifah mengatakan bahwa kemah ini menjadi simbol dari upaya Jokowi dan Otorita IKN untuk mengambil kebijakan yang berbasis bukti

TRIBUNKALTIM.CO/ARIS JONI
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. TRIBUNKALTIM.CO/ARIS JONI 

MENANGGAPI kegiatan camping yang dilakukan Presiden RI Joko Widodo di areal Ibu Kota Nusantara, Senin 14 Maret 2022, Hetifah mengatakan bahwa kemah ini menjadi simbol dari upaya Jokowi dan Otorita IKN untuk mengambil kebijakan yang berbasis bukti (evidence based policy).

Dengan merasakan langsung bagaimana kondisi geografis, alam dan lingkungan, juga kehidupan masyarakat setempat, diharapkan keputusan-keputusan yang akan diambil nanti lebih mencerminkan kebutuhan dan tantangan realita yang ada.

Jangan sampai para petinggi IKN hanya bermimpi membangun kota baru yang futuristik tanpa memperhatikan kondisi riil yang ada dengan seksama.

"Beberapa hari lalu saya meninjau lokasi secara langsung, berdialog dengan masyarakat Sepaku. Memang medan yang ada sangat menantang. Fasilitas publik dan pelayanan dasar sosial maupun infrastruktur usaha dan ekonomi yang tersedia di sekitar lokasi masih sangat minim. Dengan demikian, membangun di areal IKN adalah pekerjaan yang sangat tidak mudah dan perlu dukungan serta kolaborasi banyak pihak," ungkap Hetifah.

Hetifah percaya dialog dua arah Jokowi dengan tokoh-tokoh adat akan meningkatkan level of acceptance atau penerimaan masyarakat Kalimantan terhadap pemindahan IKN ke wilayah Sepaku di Kalimantan Timur.

Baca juga: Anggota DPR RI Irwan Ingatkan Presiden Saat Berkemah di IKN, Rawan Pohon Roboh

Baca juga: Para Gubernur di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Bersiap Ikut Kemah Bersama Jokowi di IKN Nusantara 

Baca juga: 34 Gubernur Datang ke IKN Nusantara, tapi Tidak Semua Ikut Berkemah dengan Jokowi

Ada tiga resep yang menurut Hetifah harus dilakukan oleh Otorita IKN pada tahap awal tugasnya.

1. Menyusun segera struktur organisasi Otorita IKN yang ramping namun inklusif. Lengkapi organisasi dengan figur-figur yang kompeten dan bebas dari kepentingan yang sempit. Beri kesempatan pada tokoh lokal, organisasi profesi, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan dan juga media untuk ikut berkontribusi.

2. Secara paralel melakukan proses pemberdayaan masyarakat lokal dan menerapkan participatory planning yang lebih serius dan bermakna dengan melibatkan organisasi civil society dan kelompok-kelompok komunitas.

3. Buka ruang-ruang penyaluran aspirasi dan pengaduan bagi mereka yang merasa dirugikan dalam proses pemindahan Ibu Kota dan buat mekanisme complaint handlingnya sehingga setiap pengaduan bisa ditindaklanjuti secara sunggunh-sungguh.

Hetifah yakin jika ketiga langkah itu dilakukan tugas Bambang-Dhony akan lebih dimudahkan. "Jadi ini memang bukan kemah biasa untuk rekreasi," tutur Hetifah. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved