Ibu Kota Negara
Abdul Gafur Masud, Bupati Nonaktif PPU Ditanya soal Dugaan Bagi-bagi Lahan di IKN, Respon AGM
Kini, dugaan bagi-bagi lahan di kawasan Ibu Kota Negara jadi perhatian. Abdul Gafur Masud, Bupati non aktif Penajam Paser Utara, Kaltim. Respon AGM
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Kini dugaan adanya bagi-bagi lahan kavling di kawasan Ibu Kota Negara ( IKN ) di Penajam Paser Utara ( PPU ) Kalimantan Timur jadi perhatian.
Dugaan bagi-bagi lahan kavling di kawasan IKN Nusantara di PPU ini sempat diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).
Bagaimana tanggapan Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Masud?
Terkait dugaan bagi-bagi lahan kavling di IKN Nusantara ini, Bupati nonaktif PPU, Abdul Gafur Masud enggan berkomentar.
Saat ditemui usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/3/2022), Abdul Gafur Masud tidak memberikan jabawan.
Bupati nonaktif PPU AGM enggan menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan bagi-bagi lahan yang sebelumnya diungkap.
Saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada pukul 16.51 WIB, Abdul Gafur Masud ditanya awak media perihal bagi-bagi lahan di wilayah yang dipimpinnya tersebut.
Namun, tak ada jawaban dari AGM
Baca juga: SoftBank Batal Berinvestasi di IKN Nusantara, Menteri Luhut Beber Dia tak Ada Dana, Sudah Off
Terlihat AGM, bupati nonaktif PPU ini hanya mengacungkan kedua jempol saat
Dan AGM tetap bungkam terkait dugaan bagi-bagi lahan kavling di IKN Nusantara.
Sebelumnya, terkait keterlibatan Abdul Gafur Masud, Alex Marwata, Wakil Ketua KPK mengatakan, KPK akan mendalami para pihak yang diduga terlibat bagi-bagi kavling tersebut, termasuk kepada Abdul Gafur Masud.
“Saya tidak tahu apakah Bupati PPU itu juga bagi-bagi kavling. Tentu kalau ada informasi seperti itu pasti nanti akan didalami oleh penyidik, kepada siapa saja,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (11/3/2022) dikutip dari Tribunnews.com.
Kendati demikian, Alex mengakui informasi mengenai bagi-bagi kavling di lahan IKN Nusantara tersebut masih sebatas rumor semata.
Ditekankannya, rumor tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut kebenarannya.
Selain itu, Alex memaparkan KPK sudah diminta ikut mengawal program pembangunan IKN Nusantara.
