Ibu Kota Negara
Luhut Bantah Softbank Minta Jumlah Penduduk 50 Juta Orang di IKN Nusantara, Enggak Ada Urusan Itu
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut membantah Softbank minta jumlah penduduk 50 juta orang di IKN Nusantara
TRIBUNKALTIM.CO - Proyek Ibu Kota Negara ( IKN ) terus jadi perhatian apalagi menyusul batalnya investasi senilai 100 miliar dolar AS dari Softbank
Dalam pernyataannya Softbank tidak menyebutkan alasan pastinya batal berinvestasi di IKN Nusantara yang berlokasi di Penajam Paser Utara ( PPU ), Kalimantan Timur ( Kaltim ).
Banyak yang kemudian menyoroti alasan Softbank mundur dari proyek investasi di IKN Nusantara ini.
Kini beredar kabar ada syarat Softbank yang tak dapat dipenuhi terkait IKN Nusantara ini.
Syarat tersebut adalah jumlah penduduk 50 juta di IKN Nusantara.
Benarkah kabar seputar syarat Softbank terkait penduduk di IKN Nusantara?
Kabar soal syarat Softbank terkait jumlah penduduk 50 juta di IKN Nusantara ini dibantah langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Menko Marves Luhut membantah kabar bahwa Softbank akan mengucurkan dananya asalkan penduduk yang tinggal di IKN Nusantara sebanyak 50 juta orang.
Baca juga: Profil Singkat Muhammad Nurdin, Tokoh Kaltim Masuk Radar Kandidat di Deputi Otorita IKN
Selain itu, Menko Luhut juga menepis kabar yang menyebutkan bahwa investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak menguntungkan bagi investor.
"Enggak ada urusan itu, dia masalah dia. Murni masalah dia.
Kita dapatkan 20 miliar dollar AS dari UEA kan.
Itu masuk lewat Indonesian Investment Fund," kata dia di Jakarta, Kamis (17/3/2022) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Luhut menjelaskan, mundurnya Softbank terlibat pembiayaan IKN Nusantara lantaran dana yang ada di Vision Fund berkurang.
Awalnya, Arab Saudi dan Abu Dhabi ingin menempatkan dananya di Softbank Vision Fund tersebut.
Namun ternyata, keduanya malah mengurungkan niatnya.