Ibu Kota Negara
Luhut Bantah Softbank Minta Jumlah Penduduk 50 Juta Orang di IKN Nusantara, Enggak Ada Urusan Itu
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut membantah Softbank minta jumlah penduduk 50 juta orang di IKN Nusantara
Meski begitu, Luhut berharap anggaran yang dimiliki Arab Saudi dan Abu Dhabi ini bisa disalurkan ke Indonesia lewat investasi.
Baca juga: Softbank Mundur dari Proyek IKN Nusantara, Kini Abu Dhabi dan China Disebut Bakal Investasi
"Saya beritahu, Softbank itu bukan bilang bangkrut. Dia punya (dana) turun.
Dia bikin Vision Fund kan 100 miliar dollar AS. Harusnya kan masuk itu dari Abu Dhabi dan Arab Saudi," kata Luhut.
"Karena dia punya masalah, Vision Fund-nya collapse, ya enggak jadi.
Enggak masuk kita. Sekarang kita harapkan Vision Fund dari Abu Dhabi dan Saudi itu bisa masuk, enggak usah lewat SoftBank lagi," sambung mantan Kepala Staf Kepresidenan itu.
Belum lama ini, SoftBank Group mengonfirmasi bahwa mereka tidak berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Padahal sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut SoftBank tertarik untuk berinvestasi di IKN Nusantara 100 miliar dollar AS.
Abu Dhabi-China Buat Konsorsium
Baca juga: Pemerintah Kejar Dana 100 miliar Dolar AS untuk Ibu Kota Negara, Awalnya Akan Dipakai Softbank
Kendati Softbank mundur, ada beberapa investor lain yang berkomitmen menanam modal, sebut saja Abu Dhabi dan Arab Saudi.
Abu Dhabi bakal membenamkan dana senilai 20 miliar dollar AS.
Dana tersebut akan masuk dalam Sovereign Wealth Fund/SWF Indonesia, Indonesia Investments Authority.
Luhut mengungkapkan, Abu Dhabi memiliki konsorsium sehingga dana tersebut berasal dari beberapa negara, salah satunya China.
"Abu Dhabi bilang ke saya, "Kami itu konsorsium kami macam-macam negaranya, bukan kami sendiri, karena kami mau efisien," kata Luhut seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com
Abu Dhabi itu punya partner mana-mana saja, termasuk ada juga China," ucap dia.
Selain Abu Dhabi, Arab Saudi juga menyatakan ketertarikannya melalui Putera Mahkota Mohammed bin Salman. Namun, besaran pasti investasi masih terus digodok.