Ajak Kepala Kampung Temui Gubernur dan Ketua DPRD Kaltim, Wabup Berau Desak Perbaikan Jalan Pesisir

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Jalan yang menghubungkan daerah pesisir Berau terus menjadi perhatian pemerintah daerah dan menjadi usulan prioritas para kepala kampung agar segera dilakukan perbaikan.

Namun, karena status jalan berada di bawah kewenangan provinsi, Pemkab Berau tidak bisa berbuat banyak.

Wakil Bupati Berau, Gamalis mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan dorongan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim dan juga Gubernur Kaltim untuk segera melakukan perbaikan jalan provinsi yang berada di segmen jalan poros Kecamatan Sambaliung hingga Kampung Tembudan.

"Kenapa dukungan perlu diberikan kepada Ketua DPRD, supaya beliau dapat memperjuangkan jalan ini lebih maksimal lagi," tuturnya kepada TribunKaltim.co, Selasa (23/3/2022).

Apabila pemerintah provinsi tidak memiliki anggaran untuk melakukan perbaikan jalan, lebih baik kewenangan tersebut diberikan kepada pemerintah pusat dan mengubah status menjadi jalan nasional.

Baca juga: Pembangunan Jalan Menuju Pelabuhan Mantaritip Mandek, Ini Saran DPRD Berau

Baca juga: Anggota DPR RI Tinjau Akses Jalan Rusak di Jl IA Muis, Sekitar Jembatan Pinang Kutim

"Agar menjadi kewenangan menteri sehingga kondisi jalan itu bagus seperti jalan Tanjung Redeb - Tanjung Batu atau Berau-Bulungan," tuturnya.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Berau, Sa'ga menuturkan, berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Wakil Bupati Berau, dirinya kembali mengajak kepada kepala kampung bersama-sama mendatangi gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Kaltim untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan jalan provinsi yang tidak kunjung diperbaiki.

"Ini mungkin salah satu ide yang baik dari wakil bupati untuk kita teruskan bersama-sama, tinggal nanti ada perhatian khusus dari gubernur dan Ketua DPRD Kaltim untuk memikirkan dan merencanakan dalam penganggaran tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan jalan," jelas Sa'ga.

Terkait dengan anggaran untuk untuk kepala kampung yang berangkat ke Samarinda, akan dibicarakan skemanya apakah akan menggunakan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang sudah teranggarkan untuk perjalanan dinas kepala kampung ataukah ada sumber lainnya.

"Masih akan kita bicarakan bersama," ucapnya.

Baca juga: Dikepung Belasan Tambang, Warga Sungai Payang Keluhkan Jalan Rusak, Tak Tersentuh Anggaran Perbaikan

Untuk waktunya, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, masih akan mencari waktu sebelum pembahasan tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat provinsi digelar.

Rencananya, paling tidak di setiap kecamatan ada dua kepala kampung yang menjadi perwakilan, namun alangkah baiknya kalau seluruh kepala kampung bersedia ikut berangkat ke Samarinda.

Hal tersebut akan lebih menguatkan bahwa persoalan jalan ini bukan hanya keinginan pemerintah kabupaten semata, tetapi ini keinginan masyarakat pesisir.

"Perlu kita sampaikan, kalau ini menjadi kewenangan Kabupaten Berau kita tidak akan mungkin meminta ke provinsi, tapi karena ini kewenangan provinsi, maka akan kami minta perbaikan jalan," ucapnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.