Ibu Kota Negara

Beri Dukungan, LMPP Kukar Siap Kawal Kinerja Badan Otorita IKN

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) saat ini terus mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Tak hanya dari kalangan pemerintah itu sendiri, ada pula du

Penulis: Aris Joni |
HO/TRIBUNKALTIM.CO
Ketua LMPP Kukar, Apin Darmawan. Ia mengatakan pimpinan Badan Otorita IKN harus bergerak cepat dengan membentuk struktur di bawahnya, dengan pilihan orang-orang yang tepat yang menguasai masalah lapangan. HO/TRIBUNKALTIM.CO 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) saat ini terus mendapat dukungan dari berbagai kalangan.

Tak hanya dari kalangan pemerintah itu sendiri, ada pula dukungan dari berbagai tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga lintas organisasi kemasyarakatan, seperti Ormas Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang turut mendukung terbangunnya IKN dan terus mengawal kinerja Badan Otorita IKN.

Hal tersebut diungkapkan Ketua LMPP Kukar, Apin Darmawan kepada awak media, Selasa (22/3/2022).

Dikatakan Apin, masyarakat Kaltim, terkhusus basis massa LMPP di Kukar mendukung dan setuju program pemerintah Jokowi yang menetapkan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian wilayah Kukar sebagai kawasan IKN, sebagaimana telah di atur dalam UU Nomor 3 Tahun 2022.

Bahkan, menurut dia, penetapan Kepala dan Wakil Badan Otorita IKN oleh Presiden Jokowi, yakni Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe merupakan figur yang tepat dan ahli di bidangnya dalam tata ruang kawasan ibu kota dan transportasi.

Baca juga: Softbank Pergi, Cek 6 Skema Pembiayaan Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur

Baca juga: Gubernur Sulsel Andi Sudirman, Ambil Air dan Tanah dari 2 Tempat Berbeda untuk IKN Nusantara

Oleh sebab itu, kata dia, pimpinan Badan Otorita IKN harus bergerak cepat dengan membentuk struktur di bawahnya, dengan pilihan orang-orang yang tepat yang menguasai masalah lapangan.

"Karena persoalan utama yang akan dihadapi Pimpinan Badan Otorita IKN tidak hanya masalah bagaimana membangun infrastruktur, namun juga membereskan komplain ganti rugi lahan warga yang ada di kawasan IKN, mengingat banyaknya tumpang tindih kepemilikan lahan," jelasnya.

Kemudian, kata Apin, pihaknya juga mendukung langkah pimpinan Badan Otorita IKN yang secara cepat telah berkonsultasi dengan pimpinan lembaga kementerian terkait, dan aparat penegak hukum seperti Polri, KPK, dan kejaksaan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan kebocoran anggaran.

"Tidak ada salahnya, pimpinan Badan Otorita IKN melibatkan tokoh masyarakat lokal yang profesional dan punya integritas yang kuat untuk duduk di struktur unit pelaksana Badan Otorita IKN, sehingga memudahkan dalam penyelesaian masalah yang berkembang di masyarakat," bebernya.

Tak hanya itu, ucap Apin, kepentingan pemindahan IKN di Kaltim tidak lepas dari upaya mewujudkan tujuan nasional, seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 45, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan bangsa.

Baca juga: Rektor Uniba Dr Isradi: Pembangunan IKN Nusantara, Strategi Jitu untuk Bangkitkan Ekonomi Indonesia

Selain itu, faktor tinjauan letak geografis wilayah Kaltim yang strategis di tengah-tengah kepulauan Indonesia, kaya sumber daya alam dan mineral, sedikit sekali terjadi bencana alam (gempa/tsunami)

"Upaya pemerataan pembangunan di luar Jawa, sehingga Kaltim menjadi pilihan terbaik sebagai IKN Nusantara menggantikan Jakarta," ucap Apin.

Ia menambahkan, pihaknya berharap dengan dibangunnya IKN di Kaltim, peran Pemda Kukar harus lebih optimal dalam mengantisipasi dan mengelola wilayahnya sebagai kawasan daerah penyangga ibukota Nusantara, di mana pasti akan muncul problem sosial dan ekonomi seiring meningkatnya jumlah warga pendatang di wilayah IKN dan sekitarnya.

Maka itu, lanjut Apin, Kukar sebagai wilayah penyangga perlu memprioritaskan pembangunan di bidang ketahanan pangan dan infrastruktur pertanian menjadi agenda utama di RAPBD.

Baca juga: KPK Bentuk Satgas Kawal IKN, Kata Kepala Otorita IKN saat Disinggung soal Dugaan Bagi-bagi Lahan

"Bahkan kalau perlu, mulai dipikirkan kawasan permukiman baru dan kawasan pengelolaan limbah sampah, yang mana bukan lagi bukan sebagai tempat Tempat Pembuangan Akhir (TPA), namun sudah disiapkan melalui proses industri daur ulang sampah," ujarnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. 

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved