Berita Nasional Terkini
Anggota Komisi VI DPR Dukung Langkah MAKI Laporkan Mafia Minyak Goreng
Langkah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan kasus dugaan manipulasi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) ke Kejaksaan Agung
TRIBUNKALTIM.CO- Langkah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan kasus dugaan manipulasi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) ke Kejaksaan Agung mendapat dukungan dari DPR RI.
Salah satunya datang dari Anggota Komisi VI DPR Amin Ak.
Ia menilai temuan adanya dugaan permainan ekspor CPO yang dilakukan sejumlah mafia, semakin menunjukkan pentingnya penggunaan hak angket yang diikuti pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket minyak goreng di DPR.
"Kita menginginkan masalah ini tuntas dan tidak terjadi lagi di kemudian hari, untuk kebutuhan pokok apapun. Karena itu harus ada solusi yang komprehensif dan mencakup berbagai aspek, baik aspek produksi, tata niaga, hingga aspek hukum. Dan itu mekanismenya lewat Pansus hak angket," kata Amin, Jumat (25/3/2022).
Amin menyebut, permainan ekspor CPO dan minyak goreng, seperti diungkap MAKI sangat merugikan negara, yang saat ini gencar meningkatkan pendapatan negara tetapi ada pihak menghindari pungutan ekspor (levy) minyak sawit melalui ekspor secara ilegal.
Baca juga: KSPI Ancam Demo Bila Harga Minyak Goreng Minggu Ini tak Turun
Baca juga: Diduga Ada Mafia Minyak Goreng, MAKI: Yang Bermain Liga Besar
Baca juga: MAKI ke Kejagung Beber Data Dugaan Kasus Mafia Minyak Goreng: Mafia CPO Ini Liga Besar
Selain itu, kata Amin, praktik mafia pangan termasuk mafia minyak goreng di dalamnya, juga mengganggu stabilitas pangan nasional.
“Ini sudah kejahatan luar biasa. Memanipulasi ekspor untuk menghindari pajak sekaligus menyebabkan kelangkaan minyak goreng dan mengendalikan harga sehingga rakyat semakin susah," paparnya.
Amin menilai, jika sektor pangan yang dibutuhkan masyarakat dikendalikan kartel atau mafia, maka sulit bagi pemerintah untuk menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok rakyat secara adil.
“Subsidi harga bahan kebutuhan pokok yang dikeluarkan dari APBN untuk kelompok masyarakat tidak mampu, hanya akan dinikmati segelintir orang yang mengendalikan harga," paparnya.
Baca juga: YLKI Nilai Lembaga Pemerintah Kurang Bersinergi Tangani Polemik Minyak Goreng
"Sedangkan kelompok kelas menengah bawah semakin merosot kesejahteraannya karena harus menanggung kenaikan harga bahan pokok secara tidak wajar,” sambung Amin. (*)
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Cegah Kelangkaan Terjadi Lagi, Komisi VI Minta Kasus Mafia Minyak Goreng Dituntaskan, https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/03/25/cegah-kelangkaan-terjadi-lagi-komisi-vi-minta-kasus-mafia-minyak-goreng-dituntaskan.