Setahun Masa Kepemimpinan Bupati dan Wabup Paser, Realisasi APBD 2021 Capai Lebih Rp 2,36 Triliun

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Bupati Paser dr. Fahmi Fadli menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) realisasi APBD Kabupaten Paser di tahun 2021.

Laporan tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Paser, di Gedung Baling Seleloi Sekretariat DPRD Paser, Senin (28/3/2022).

LKPj tersebut merupakan tahun pertama kepemimpinan Bupati dr. Fahmi Fadli dan Wakil Bupati Paser Hj. Syarifah Masitah Assegaf, mengacu pada pada RPJMD tahun 2021-2026.

"Beberapa program dan kegiatan diselaraskan dengan program kerja kami, karena ada beberapa bagian yang sama dan sifatnya melanjutkan atau menuntaskan program pemerintahan sebelumnya," kata Fahmi.

Dijelaskan, pada APBD tahun 2021 telah ditetapkan anggaran sebesat Rp 1,92 trilun. Kemudian alami kenaikan Rp 717 miliar pada APBD Perubahan.

Baca juga: APBD Paser 2022 Ditetapkan, Bupati Fahmi Fadli Ingatkan Kebutuhan Masyarakat

Baca juga: Transparansi Kegiatan DPRD Penajam Paser Utara jadi Atensi Para Wartawan

Fahmi menambahkan, APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan sebesar Rp 1,92 triliun, lalu mengalami kenaikan Rp 717 miliar di APBD Perubahan.

"Sehingga total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 sebesar Rp 2,64 triliun lebih," sambung Bupati Paser.

Dari total APBD tersebut, realisasi penggunaan mencapai Rp 2,36 triliun dengan presentase 89,95 persen.

Awalnya, pendapatan dalam APBD tahun 2021 direncanakan sebesar Rp. 2,11 triliun, kemudian direalisasikan Rp. 2,21 triliun lebih atau 104,99 persen.

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp 165,49 miliar lebih, dan terealisasi Rp 270,14 miliar lebih dengan presentase 163,23 persen," ujar Fahmi Fadli.

Sementara untuk pendapatan transfer, direncanakan Rp 1,89 triliun lebih, kemudian terealisasi sebesar Rp 1,91 triliun lebih atau dengan presentase 100,71 persen.

Baca juga: Pemekaran Paser Selatan Kembali Digulirkan, Sekda Sebut Perlu Pembahasan Khusus

"Pendapatan daerah lain-lain yang sah, ditargetkan sebesar Rp 44,96 miliar lebih, dan terealisasi sebesar Rp 32,14 miliar lebih dengan presentase 71,50 persen," tambahnya

Kemudian untuk Belanja Daerah, dianggarkan Rp 1,82 triliun dengan realisasi Rp 1,66 miliar dengan presentase 90,85 persen dari rencana awal.

Lain halnya untuk belanja modal, dianggarkan Rp 492 miliar dengan realisasi Rp 436 miliar atau 88,65 persen.

Selain itu Belanja Tidak Terduga dianggarkan Rp 10,5 miliar, yang terealisasi Rp 8,34 miliar dengan presentase 80,33 persen.