Ekonomi dan Bisnis
Perbandingan Biaya Masak Pakai Kompor Listrik dengan LPG Non Subsidi
Rencana PT PLN untuk menggalakkan program konversi kompor LPG ke kompor induksi dan akselerasi kendaraan listrik
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Rencana PT PLN untuk menggalakkan program konversi kompor LPG ke kompor induksi dan akselerasi kendaraan listrik mendapatkan dukungan dari Komisi VI DPR RI.
Bahkan, Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Gerindra, Andre Rosiade ingin PLN menjadikan program konversi kompor LPG ke kompor induksi sebagai program prioritas pada tahun ini.
Menurutnya, selain dapat mengatasi persoalan oversupply listrik yang saat ini tengah dihadapi PLN, program ini dinilai juga akan mengurangi ketergantungan impor BBM. Terlebih, saat ini LPG sedang langka dan harganya mahal, sehingga sangat membebani masyarakat.
"Saya berharap Dirut PLN bisa menyelesaikan sengkarut LPG dengan menjadikan program kompor listrik menjadi program prioritas," ujar Andre dalam keterangannya, Senin (28/3/2022).
Baca juga: PLN Umumkan Juara Lomba Masak Pakai Kompor Listrik
Baca juga: Peringati Hari Ibu, PLN UP3 Balikpapan Gelar Lomba Masak dengan Kompor Listrik
Baca juga: Manfaatkan Kompor Listrik untuk Ketahanan Energi
Dalam hitungannya, program ini akan menghasilkan efisiensi untuk negara sebesar Rp 60 triliun.
"Karena dari data yang saya baca, memasak 10 liter air menggunakan kompor listrik hanya mengeluarkan biaya Rp 1.200, sementara jika menggunakan LPG non subsidi mencapai Rp 6.000," ucapnya.
Dukungan juga diutarakan oleh anggota dari Fraksi PDI-P, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, yang mempertanyakan kenapa program ini masih belum terdengar gaungnya.
Padahal, ia menambahkan, kondisi saat ini penggunaan listrik rumah tangga sudah melampaui industri.
Baca juga: Gelar Lomba Masak Virtual Gunakan Kompor Listrik, PLN Urai Manfaat Kompor Induksi, Lebih Hemat
"Momen ini perlu dimaksimalkan. Kebijakan konversi ke kompor induksi menurut saya bisa menjadi solusi dari oversupply PLN," tegasnya.
Menurut Deddy, PLN harus segera membuka ruang dialog dengan kementerian-lembaga pemerintah lainnya, terkait kebijakan peralihan kompor gas ke kompor listrik ini agar segera berjalan lebih cepat.
“Harus terintegrasi, misalkan antara PLN dan Pertamina. Mungkin harus mulai berdialog dengan Kementerian BUMN, Pertamina, dan Kementerian ESDM,” jelas anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini.
Di sisi lain, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Rafli menargetkan PLN dapat membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di tiap provinsi di Indonesia untuk mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik.
PLN tidak harus menunggu ada konsumen yang menggunakan kendaraan listrik terlebih dahulu karena pada dasarnya mereka juga menunggu infrastruktur terlebih dahulu.
"Setelah ada infrastruktur orang akan melihat, sehingga tertarik untuk mengadopsi mobil listrik," imbuhnya.
Baca juga: Efek Harga Gas LPG Non Subsidi Naik, Banyak Warga Kalteng Incar Tabung 3 Kg, Cepat Ludes
Program pemberian diskon untuk pengguna home charging mobil listrik pada pukul 22.00-05.00 oleh PLN juga dinilai sebagai langkah tepat oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono untuk mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Hanya saja, dia mengingatkan PLN harus memastikan ketersediaan suplai listrik dapat mencukupi ketika banyak masyarakat mulai beralih ke kendaraan listrik.
