Berita Nasional Terkini

Terkuak Penyebab Andika Perkasa Disorot, Segera Tanggalkan Jabatan Panglima & Kritisi Tes Masuk TNI

Sosok Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa kini tengah menjadi sorotan, salah satunya karena akan segera menanggalkan jabatan Panglima TNI. 

Editor: Doan Pardede
Tribun-Papua.com/Marselinus Labu Lela
ANDIKA PERKASA - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan pihaknya akan terus mengejar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyerang Pos TNI di Distrik Gome, Kabupaten Puncak yang berujung gugurnya tiga prajurit. 

TRIBUNKALTIM.CO - Sosok Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa kini tengah menjadi sorotan, salah satunya karena akan segera menanggalkan jabatan Panglima TNI

Salah satunya karena Jenderal Andika Perkasa membuat kebijakan terkait dengan syarat penerimaan Prajurit TNI untuk tahun 2022.

Selain itu, Jenderal Andika Perkasa juga disorot terkait perpanjangan masa pensiun prajurit TNI.

Di mana dalam kebijakan tersebut, Jenderal Andika memperbolehkan keturunan dari Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mendaftar dan menjadi prajurit TNI.

Baca juga: CATAT Aturan Baru Seleksi TNI, Andika Perkasa Perbolehkan Keturunan PKI Daftar, Beberapa Tes Dihapus

Baca juga: Penyebab Hakim MK Tolak Gugatan Perpanjangan Usia Pensiun TNI, Permohonan Dianggap Tak Beralasan

Baca juga: Tetap Ditolak MK Walaupun Sempat Memohon, Jenderal Andika Perkasa Tanggalkan Jabatan Panglima TNI

Hal itu disampaikan Jenderal Andika dalam Rapat Penerimaan Prajurit TNI Tahun Anggaran 2022, Rabu (30/3/2022).

Mulanya Jenderal Andika menanyakan salah satu syarat yang dijadikan pedoman untuk penerimaan prajurit TNI yang di antaranya tes mental ideologi, psikologi, kesamaptaan jasmani, kesehatan, hingga akademik.

"Nomor 4 yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa?" tanya Andika dalam rapat tersebut yang dikutip dalam laman YouTube pribadinya.

Terkait pertanyaan dari Andika tersebut, seorang anggota dalam rapat memberikan jawabannya.

"Pelaku kejadian tahun 65-66," kata seorang anggota TNI dalam rapat.

"Itu berarti gagal, apa bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa?" tanya lagi Jenderal Andika.

"Izin Tap MPRS nomor 25," jawab anggota tersebut.

Mendapati jawaban tersebut, Jenderal Andika lantas menanyakan mekanisme yang dilarang Tap MPRS nomor 25 itu.

"Yang dilarang dalam Tap MPRS nomor 2, satu ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis tahun 65," beber anggota tersebut.

"Yakin ini? Cari, buka internet sekarang," perintah Jenderal Andika.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved