Ibu Kota Negara

Tiga Titik di Kawasan Inti IKN Rawan Banjir, Hujan 3-5 Jam bisa Banjir, Pemukiman Warga Terendam

Tiga titik yang termasuk dalam kawasan inti Ibu Kota Negara ( IKN ) di PPU, Kaltim rawan banjir. Hujan 3-5 jam bisa banjir, pemukiman warga terendam

Editor: Amalia Husnul A
Dok TribunKaltim.co/Nita Rahayu
Ilustrasi kawasan di lokasi IKN yang rawan banjir. Tiga titik yang termasuk dalam kawasan inti Ibu Kota Negara ( IKN ) di PPU, Kaltim rawan banjir. Hujan 3-5 jam bisa banjir, pemukiman warga terendam. 

TRIBUNKALTIM.CO - Mega proyek pemindahan Ibu Kota Negara ( IKN ) ke Penajam Paser Utara ( PPU ), Kalimantan Timur ( Kaltim ) terus jadi perhatian publik

Salah satu yang disorot juga adalah lokasi kawasan inti IKN di PPU yang ternyata termasuk daerah rawan banjir

Bahkan ada tiga titik lokasi di yang masuk kawasan inti IKN yang rawan banjir.

Untuk mengantisipasi banjir, perlu normalisasi dari hulu ke hilir yang disebut memerlukan dana miliaran rupiah. 

Kondisi kawasan inti IKN yang rawan banjir ini disampaikan Kepala Pelaksana (BPBD) Penajam Paser Utara (PPU) Marjani.

Menurut Marjani, salah satu daerah yang rawan banjir adalah Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku.

Sejumlah desa yakni Tengin Baru, Sukaraja dan Kelurahan Sepaku serta Bukit Raya terendam air. Bahkan ketinggian air mencapai 80 centimeter.
Sejumlah desa yakni Tengin Baru, Sukaraja dan Kelurahan Sepaku serta Bukit Raya terendam air. Bahkan ketinggian air mencapai 80 centimeter. (tribunkaltim.co/samir paturusi)

"Daerah aliran sungainya yang khusus daerah Sepaku.

Ini harusnya kesempatan merencanakan ke depan aliran sungai seperti apa," ungkapnya kepada Tribunkaltim.Co Selasa (5/4/2022).

Baca juga: IKN Jadi Lokasi Wisata, Menteri hingga Warga Foto Duduk di Titik Nol Geodesi, Etika Warga Disorot

Penyebab utama ketiga titik di kecamatan Sepaku itu rawan banjir, karena Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak pernah dilakukan normalisasi dalam waktu yang cukup lama.

"Berupaya agar pemanfaatan dilakukan maksimal, agar tidak terjadi penurunan fungsi lahan, daerah resapan juga perlu dipertimbangkan," sambungnya.

Marjani melanjutkan, normalisasi perlu dilakukan tidak hanya di daerah tiga titik itu saja tetapi dari area hulu hingga hilir.

Normalisasi yang dimaksud termasuk didalamnya perbaikan jembatan, hingga pembangunan siring.

"Normalisasi yang ada, sudah harus dipecah dari hulu tidak bisa IKN dibicarakan di Sepaku saja," tambahnya.

Perhitungan anggaran yang dibutuhkan untuk normalisasi sungai di desa Sukaraja tersebut, sekitar Rp 1 hingga 3 miliar.

Sebab, dikatakan Marjani normalisasi yang dilakukan nantinya harus dari hulu hingga ke hilir. Itu untuk perhitungan dalam jangka panjangnya.

Halaman 1 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved