Dewan Adat Dayak PPU Anggap Pembangunan IKN Nusantara Sebagai Sarana Pemerataan Ekonomi

TRIBUNKALTIM.CO - Angin segar soal pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur atau Kaltim, dinilai tak hanya dari sisi infrakstruktur, namun juga pemerataan ekonomi.

Setelah sebelumnya dianggap jawasentris, mega proyek IKN dianggap dapat menunjang pemerataan ekonomi yang sebelumnya terpusat di Jawa.

Menurut Ketua Dewan Adat Dayak PPU, Helena Lin Legi, masyarakat adat lokal yang mendiami Sepaku, tentunya menyambut baik.

Sebab sejalan dengan aspirasi mereka selama ini, yang kerap kali meminta pemerataan pembangunan dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

"Selama ini selalu teriak pembangunan pemerataan, perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan hadirnya IKN otomatis pembangunan akan berkeadilan," ungkapnya pada TribunKaltim.co, Kamis (7/4/2022).

Helena mengemukakan, IKN ini akan berdampak positif terutama dari sisi pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana publik, baik pendidikan kesehatan dan kawasan niaga.

Baca juga: Ketua DPRD Tabalong ke Kaltim Bahas IKN

Baca juga: POPULER KALTIM: IKN Nusantara Rawan Banjir | Ngabuburit di Pantai Melawai Balikpapan

Baca juga: DPRD Balikpapan Susun Pokok Pikiran Terkait Perencanaan Pembangunan untuk Diajukan ke Otorita IKN

"Secara otomatis dengan adanya infrastruktur sarana dan prasarana publik dibangun baik pendidikan kesehatan, juga tentunya kawasan niaga tentu akan dibangun," tuturnya.

Selain itu, kedatangan banyak massa dari luar untuk tinggal di IKN, akan memberikan banyak dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi masyarakat lokal.

"Masyarakat lokal sudah harus upgrade diri sejak saat ini, mengikuti perkembangan situasi yang ada," paparnya.

Disinggung mengenai sektor yang nantinya paling menunjang pemerataan ekonomi seiring pemindahan IKN, yakni bidang pertanian.

Petani lokal tentunya akan menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat yang akan datang ke IKN.

"Faktor yang paling jadi penunjang yang signifikan, untuk ekonomi dengan adanya persiapan UKM dan petani lokal menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat yang akan datang ke IKN karena orang pasti butuh makan beras, ikan dan sayur, kearifan lokal sebagai lumbung padi yang besar di Kaltim," ujarnya.

Baca juga: Bangun IKN Nusantara, Pemerintah Diminta Petakan Tata Ruang Hutan Adat dan Tanah Tak Bersertifikat

Baca juga: Pakar Hukum Uniba: Jika Ada Sengketa Lahan di IKN Sebaiknya Diselesaikan secara Musyawarah Mufakat

Untuk itu, bidang pertanian dan perkebunan harus diberikan perhatian lebih dari pemerintah pusat, agar ke depan masyarakat PPU mampu bersaing dan tidak jadi penonton di daerahnya sendiri.

Tidak hanya itu, menurut Helena, pemindahan IKN ini yang paling diuntungkan tentunya masyarakat lokal itu sendiri.

Sebab banyak sekali potensi yang bisa dimanfaatkan nantinya.

"Masukan tersendiri terkait wacana pemindahan, selain pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana otomatis wajib mempersiapkan SDM masyarakat lokal yang ada, percuma ada sarana prasarana dan infrastrukur yang wah namun tak diikuti SDM yang memadai," katanya.

Baca juga: Mengenal PT Pembangunan Perumahan, BUMN yang Akan Turut Andil dalam Mega Proyek IKN Nusantara

Menurut Helena, pemerintah juga harus memberikan perhatian lebih kepada masyarakat lokal, khususnya masyarakar adat di PPU.

Hal itu karena kearifan lokal mereka setiap hari adalah berkebun, bertani juga nelayan, diberikan perhatian lebih agar bisa mengikuti perkembangan modernitas dan modernisasi di bidang pangan perkebunan dan pertanian di IKN.

(*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel