Terkuak Tujuan Mahasiswa Sebenarnya, Fakta-fakta Rencana Demo 11 April 2022 dan Sikap BEM Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Inilah sederet fakta rencana demo 11 April 2022, mahasiswa membantah akan minta Presiden Jokowi turun dan sikap BEM Nusantara.

Rencana demo 11 April 2022 yang akan dilakukan ribuan mahasiswa di depan Istana Negara, Jakarta kini tengah menjadi sorotan, apa sebenanya tuntutan mahasiswa?

Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) itu akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Joko Widodo.

Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal mengatakan, secara garis besar, ada enam poin tuntutan dalam aksi turun ke jalan itu.

Baca juga: Daftar Tuntutan Demo BEM SI pada 11 April 2022 di Istana, Polisi: Belum Terima Permohonan Kegiatan

Baca juga: Jokowi Ingin BLT Minyak Goreng Rp 300 Ribu Disalurkan Sebelum Lebaran

Baca juga: RESMI Jokowi Umumkan Cuti Bersama Lebaran 2022 dan Hari Libur Nasional Idul Fitri, Cek Aturan Mudik

"Pertama, mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara," ujar Lutfhi, Jumat kemarin.

Kedua, menuntut dan mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.

Ketiga, mendesak dan menuntut Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran.

"Tuntutan keempat, mendesak dan menuntut Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait," kata Lutfhi.

Kelima, mendesak dan menuntut Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.

Tuntutan terakhir, menuntut dan mendesak Jokowi-Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.

Tak Menuntut Jokowi Turun jabatan

BEM SI pun membantah kabar yang menyebut aksi mereka adalah untuk menuntut Jokowi mundur dari kursi presiden.

Kabar liar itu sebelumnya muncul di media sosial, dipicu oleh keberadaan poster yang mengatasnamakan BEM SI dan mencantumkan pernyataan "Turunkan Jokowi dan kroninya".

Koordinator BEM SI Kaharuddin memastikan bahwa poster tersebut hoaks.

"Belum ada poster aksi yang kami keluarkan," kata Kaharuddin.

"Di sini kami bukan untuk menggulingkan (Jokowi), kami tegas bahwa mahasiswa berdiri tegak sebagai oposisi, sebagai pengawas dan pengontrol kebijakan pemerintah, karena hari ini oposisi itu lemah," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa aksi demonstrasi ini tidak ditunggangi oleh kubu politik mana pun, tetapi murni aspirasi dari berbagai daerah yang diserap para mahasiswa untuk disampaikan kepada penguasa.

Baca juga: DAFTAR 9 Jabatan Luhut Binsar Pandjaitan yang Diberi Jokowi Sejak 2014, Terbaru Ketua SDA Nasional

Independensi BEM SI dari kepentingan politik tertentu, kata dia, dapat dibuktikan lewat adanya kajian yang mendasari tuntutan-tuntutan kepada Istana.

"Bisa dilihat, setiap BEM SI melakukan aksi, itu ada kajian dari tuntutan yang dibawa. Ketika ada kajian, maka tidak bisa digerakkan oleh siapa pun," ujar Kaharuddin.

Ancaman Pembubaran

Sampai Jumat kemarin, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima surat pemberitahuan dari pihak mana pun terkait aksi demonstrasi yang bakal digelar di depan Istana Negara pada 11 April.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, aksi unjuk rasa yang digelar masyarakat dapat dibubarkan apabila tidak memiliki izin resmi dari kepolisian.

"Tentunya ada UU Nomor 9 Tahun 1998, dalam Pasal 15 dijelaskan, demo atau unjuk rasa yang tidak mendapat izin atau laporan kepolisian ini dapat dibubarkan," ujar Zulpan, Jumat.

Zulpan menjelaskan bahwa massa aksi unjuk rasa harus terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan dan permohonan izin kepada kepolisian paling tidak 3x24 jam sebelum pelaksanaan.

"Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 9 tahun 1998. Namun, sampai saat ini kami tidak menerima permohonan untuk penyampaian pendapat di muka umum yang dimaksud," kata Zulpan seperti dilansir Kompas.com.

Baca juga: Pengamat Dukung Langkah Presiden Larang Menteri Gaungkan Jokowi 3 Periode

"Saya sampaikan ke kelompok masyarakat, apabila ingin menyampaikan pendapat di muka umum atau unjuk rasa, silakan sampaikan ke kepolisian," pungkasnya.

Namun pihak BEM SI mengeklaim, pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya.

"Sudah, surat sudah masuk. Bukan izin (aksi), tetapi pemberitahuan," ujar Lutfhi.

Lutfhi menyebutkan, ada kurang lebih 1.000 peserta aksi dari berbagai kampus di Indonesia yang akan turun ke jalan.

BEM Nusantara Belum Putuskan Ikut Aksi Demonstrasi Mahasiswa Senin Pekan Depan

Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara wilayah Jawa, Ahmad Marzuki mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, pada Jumat (8/4/2022).

Menurut Ahmad, tidak ada larangan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di negara demokrasi ini.

Meski demikian, pihak BEM Nusantara mengaku belum pasti ikut dalam aksi demonstrasi mahasiswa pada Senin (11/4/2022).

"Enggak, enggak seperti itu (tidak ada larangan demonstrasi). Negara ini negara demokrasi, tidak ada larangan untuk turun. Pemerintah tetap memberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi," ujar Marzuki saat dijumpai di Kantor Wantimpres, Jumat (8/4/2022).

Pihaknya juga belum bisa memastikan keikutsertaan dalam aksi demonstrasi di depan Istana pada Senin depan yang digagas BEM Seluruh Indonesia (BEM SI).

Adapun BEM SI rencananya akan membawa 6 tuntutan dalam demo ini, antara lain soal isu stabilitas harga bahan pokok seperti BBM dan minyak goreng, serta wacana jabatan presiden 3 periode.

"Belum tentu (ikut aksi) kalau dari internal kita sendiri. Jujur mengenai isu BBM ini kita juga masih dalam pengkajian juga belum sempurna kajian kita. Terus terkait minyak goreng itu kita dari Desember angkat," jelas Marzuki.

"Tadi kita juga sampaikan ke Pak Wiranto agar secepatnya menyampaikan ke pemerintah kartel yang memainkan ini. Kita dari Januari sampai sekarang sudah empat kali turun survei bahan pangan ketersediaan minyak goreng dan yang kita temukan sama," lanjutnya.

Sementara itu, mengenai aspirasi wacana masa jabatan presiden selama tiga periode juga telah diberikan penjelasan dari pemerintah. Setelah adanya penjelasan, wacana tersebut tidak mungkin terealisasi.

"Kalau kita kaji secara konstitusi ya seperti itu. Dan kami juga ya di satu sisi jika perpanjangan tiga periode ini otomatis kita sudah dalam jalur amendemen UUD. Kedua kita sudah mengkhianati amanat reformasi," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Wantimpres Wiranto menanggapi rencana aksi demonstrasi yang digagas oleh BEM SI pada 11 April atau awal pekan depan.

Menurutnya, aksi demonstrasi tidak dilarang. Namun, Wiranto menegaskan salah satu tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi massa tersebut telah dijawab pemerintah.

"Demo kan tidak dilarang. Saya pun tidak berhak melarang demo. Tetapi tatkala kita menyampaikan bahwa kalau kita berdemonstrasi tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan sudah dijawab bahwa yang menjadi tuntutan itu tidak mungkin terjadi untuk apa demo?," ujar Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Wantimpres, Jakarta Pusat, Jumat.

"Bukan melarang tapi kan kita berkomunikasi. Ini bulan Puasa, bulan suci Ramadhan. Kita prihatin. Saling maaf-memaafkan. Kita berpuasa tentunya kita lebih arif untuk bisa menyikapi hal-hal yang memang bisa kita bicarakan kita komunikasikan dengan baik," jelasnya.

Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menuturkan, saat ini pemerintah sudah mulai membuka komunikasi dengan mahasiswa.

Salah satunya yang digelar Wantimpres pada Jumat siang yang menerima perwakilan BEM Nusantara dan sejumlah organisasi mahasiswa lain.

Wiranto menjelaskan, lebih baik mendiskusikan aspirasi mahasiswa daripada melakukan aksi di lapangan.

"Ketimbang panas -panas di jalan, lebih baik kita bicara di ruangan yang adem. Ngomong, bicara. Kira-kira bagaimana sih? Tapi pasti pemerintah akan mendengarkan pasti itu ya tidak mungkin tidak mendengarkan," tegasnya seperti dilansir Kompas.com.

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.