Pembangunan SMK 7 Balikpapan Perlu Dukungan Anggaran

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo bersama anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh mengikuti rapat koordinasi bersama DPRD Kota Balikpapan, Pj Sekdakot Balikpapan, dan sejumlah kepala perangkat daerah provinsi dan Kota Balikpapan.

Mereka membahas pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 7 Balikpapan Barat di ruang rapat I Kantor Wali Kota Balikpapan, Kamis (14/4/2022).

Dalam diskusi yang dipimpin Pj Sekdakot Balikpapan Muhaimin tersebut terungkap, Pemkot Balikpapan meminta dukungan melalui Komisi IV DPRD Kaltim untuk membantu penganggaran pembangunan SMK 7.

"Kalau di APBD 2022 ini tidak mungkin, ya di perubahan, kalau tidak mungkin di perubahan ya paling tidak ada kepastian pada tahun 2023," sebut Muhaimin.

Baca juga: DPRD Berau Konsultasi ke Karang Paci, Makmur Terima Kunjungan Pimpinan dan Bapemperda

Muhaimin mengatakan, upaya juga telah dilakukan Disdikbud Kaltim.

Sejak 2016 sudah dilakukan review ketika akan melakukan pelelangan pada 2021 lalu.

Namun, karena ada miskomunikasi saat itu, maka hal itu tidak terlaksana.

Anggaran ini ada atau tidak, lanjut Muhaimin, tergantung Pemkot Balikpapan termasuk perangkat daerah.

"Kalau sekolah ini mau dibangun tahun ini, kita harus gerak cepat. Tapi kalau misalnya mau dibangun tahun depan, ya lambat-lambat saja, jadi masih punya kesempatan," ujarnya.

Baca juga: Pansus Tinjau Crossing Jalan di Gurimbang Berau, Maksimalkan Draf Raperda Jalan Umum dan Khusus

Selanjutnya Fitri Maisyaroh mengatakan, permasalahan yang dibahas dalam diskusi sudah klir.

Namun ia menyatakan, jika tidak jelas di awal maka akan tidak jelas di akhir.

"Maka kita perlu memperjelas di awal agar jelas juga di akhirnya, anak-anak kita kalau nanti sekolahnya sudah berdiri di SMK 7 jadi tenang. Jangan sampai -tidak bermaksud membandingkan dengan Samarinda seperti SMA 10- anak-anak kita sudah berprestasi namun terganggu belajarnya karena persoalan yang tidak jelas di awal," tandas Fitri Maisyaroh.

Menanggapi hal tersebut, Sigit Wibowo mengatakan, pembangunan SMK 7 pada awalnya diinisiasi oleh Pemkot Balikpapan karena merupakan tupoksi-nya, kemudian sudah dialihkan ke Pemprov Kaltim.

Baca juga: Elly Hartati Ajak Masyarakat Pahami Bahasa Isyarat

Namun dalam pelaksanaannya terjadi miskomunikasi soal lahan.

Kemudian terkait anggaran maka anggota DPRD Kaltim khususnya dari dapil Balikpapan akan terus berjuang, namun perlu dikoordinasi dengan baik.