CATATAN Komisi V DPR RI Untuk Pemerintah Soal IKN Nusantara, tak Cuma Pembangunan Infrastruktur

TRIBUNKALTIM.CO - Komisi V DPR RI, yang bersama dengan sejumlah pihak berkunjung ke IKN Nusantara, Senin 18 April 2022. 

Kunjungan Komisi V DPR RI ke lokasi IKN tersebut bersama dengan KemenPUPR, Kepala Badan Otorita IKN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, BMKG dan Basarnas.

Serta perwakilan pejabat Kaltim ada Kadis PUPR Kaltim dan Plt Bupati PPU.

Setelah mengunjungi lokasi IKN, Komisi V DPR RI memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah.  

Baca juga: Status Lahan di IKN Bikin Resah Warga, Saran Pakar untuk Pemerintah agar Terhindar dari Konflik

Dilansir dari TribunKaltim.co, anggota Komisi V DPR RI, Irwan mengungkapkan apresisasi dan rasa syukurnya dipercaya oleh Ketua Komisi V DPR RI memimpin kunjungan kerja reses ke IKN.

Di awal keterangannya, Irwan mengatakan, "Alhamdulillah kunjungan ke titik nol bersama mitra kerja kami dari KemenPUPR, Kepala Badan Otorita IKN, Kemenhub, Kemendes, BMKG, Basarnas serta Kadis PUPR Kaltim dan Bupati PPU."

Menurut anggota Komisi V DPR, Irwan yang memimpin kunker reses tersebut, ada beberapa hal yang harus dibereskan pemerintah di calon lahan IKN. 

"Ada lima catatan penting yang harus menjadi perhatian pemerintah terkait IKN," kata Irwan, Selasa (19/4/2022) seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel yang berjudul Ini Lima Catatan Komisi V DPR ke Pemerintah Usai Tinjau Lahan Calon IKN di Kaltim.

Pertama, kata Irwan, diperlukan perencanaan skema pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi dengan memperhatikan pembangunan daerah sekitar, sebagai penyangga IKN dan pembangunan wilayah terdekat, dalam hal ini kawasan timur Indonesia.

"Kedua, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas seperti jalan dan jembatan, serta dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti instalasi pengolahan air bersih, sanitasi, dan perumahan," ujarnya.

Baca juga: Daftar Kritik Amien Rais untuk Jokowi, Minta Luhut Resign, Tidak Tunda Pemilu hingga Hentikan IKN

Ketiga, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di IKN harus mempunyai korelasi langsung dengan jaringan transportasi, termasuk integrasi antar moda dan rencana pengembangannya. 

"Baik itu pergerakan di dalam kota maupun pergerakan konektivitas regional atau antarkota atau wilayah," ucap Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu.

Keempat, pemanfaatan teknologi yang optimal dalam mendukung IKN Nusantara menjadi smart city yang ramah lingkungan, terlebih IKN dimaksudkan juga sebagai role model kota di Asia.

Kelima, pentingnya koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, termasuk koordinasi terhadap dampak sosial kemasyarakatan dan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di IKN. 

"Komisi V DPR RI akan mengawal pembangunan IKN agar bisa dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan," kata Irwan yang juga sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat itu.

Titik Nol IKN Nusantara di Sepaku Ditutup Sementara

Baca juga: Spesifikasi Hunian ASN TNI Polri di IKN, Rusun bagi Eselon 2 ke Bawah, Rumah Tapak untuk Pejabat

Titik nol Ibu Kota Negara ( IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur, ditutup sementara dari kunjungan masyarakat umum.

Dikatakan Sekretaris Camat Sepaku Adi Kustaman, bahwa penutupan tersebut dilakukan sebab akan ada kunjungan dari Anggota DPR RI Komisi IV dan V.

"Iya betul, ditutup sementara karena kunjungan itu," ungkapnya saat dihubungi TribunKaltim.co Minggu (17/4/2022).

Penutupan sementara itu dilakukan pada hari Senin (18/4) esok sebab kekhawatiran adanya keramaian yang dapat menganggu proses kunjungan kerja dari para anggota legislatif tersebut.

"Ditutup secara penuh untuk umum besok, ada persiapan-persiapan juga yang sudah dilakukan," sambungnya.

Meski demikian, setelah kunjungan kerja tersebut selesai, titik nol IKN akan kembali dibuka untuk masyarakat umum.

Dalam beberapa waktu terakhir, kunjungan dari berbagai pihak memang diakui Adi semakin masif.

Ada kunjungan dari Kemeterian Perhubungan untuk meninjau lokasi pembangunan lalu lintas laut yang akan digunakan untuk jalur penyaluran logistik pembangunan IKN.

Juga beberapa waktu lalu giliran Kementerian Hukum dan HAM yang mengunjungi titik nol IKN.

Serta ada pula rencana kunjungan dari Mahkamah Agung (MA) untuk meninjau lokasi IKN serta lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi kantor MA nantinya.

"Akhir-akhir ini memang semakin ramai kunjungan ini," ucap Adi Kustaman.

Baca juga: Aturan Turunan UU IKN Sudah Selesai, Suharso Monoarfa Sebut Ada Dua Perpres dan Empat PP, Apa Saja?

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.