Dukung IKN, Cak Imin Gelar Nuzulul Quran di Titik Nol dari Khataman Al Quran hingga Potong Tumpeng

Kegiatan ini rencananya juga dihadiri oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono, Gubernur Kaltim Isran Noor, Kapolda Kaltim Irjen Imam Sugianto, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Sapriadi, serta sejumlah anggota DPR dari Fraksi PKB.

Baca juga: Jalan Penunjang Menuju IKN Nusantara Segera Diperbaiki, Pemerintah Pusat Anggarkan Rp 264 Miliar

Daftar Catatan Komisi V DPR RI untuk Pemerintah

Sejumlah pejabat negara bergantian melihat ke lokasi IKN Nusantara di Kaltim. 

Yang terbaru adalah kunjungan dari Komisi V DPR RI, yang bersama dengan sejumlah pihak berkunjung ke IKN Nusantara, Senin 18 April 2022. 

Kunjungan Komisi V DPR RI ke lokasi IKN tersebut bersama dengan KemenPUPR, Kepala Badan Otorita IKN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, BMKG dan Basarnas.

Dan dari perwakilan pejabat Kaltim ada Kadis PUPR Kaltim dan Plt Bupati PPU.

Setelah mengunjungi lokasi IKN, Komisi V DPR RI memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah.  

Dilansir dari TribunKaltim.co, anggota Komisi V DPR RI, Irwan mengungkapkan apresisasi dan rasa syukurnya dipercaya oleh Ketua Komisi V DPR RI memimpin kunjungan kerja reses ke IKN.

Di awal keterangannya, Irwan mengatakan, "Alhamdulillah kunjungan ke titik nol bersama mitra kerja kami dari KemenPUPR, Kepala Badan Otorita IKN, Kemenhub, Kemendes, BMKG, Basarnas serta Kadis PUPR Kaltim dan Bupati PPU."

Baca juga: Daftar Kritik Amien Rais untuk Jokowi, Minta Luhut Resign, Tidak Tunda Pemilu hingga Hentikan IKN

Menurut anggota Komisi V DPR, Irwan yang memimpin kunker reses tersebut, ada beberapa hal yang harus dibereskan pemerintah di calon lahan IKN. 

"Ada lima catatan penting yang harus menjadi perhatian pemerintah terkait IKN," kata Irwan, Selasa (19/4/2022) seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel yang berjudul Ini Lima Catatan Komisi V DPR ke Pemerintah Usai Tinjau Lahan Calon IKN di Kaltim.

Pertama, kata Irwan, diperlukan perencanaan skema pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi dengan memperhatikan pembangunan daerah sekitar, sebagai penyangga IKN dan pembangunan wilayah terdekat, dalam hal ini kawasan timur Indonesia.

"Kedua, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas seperti jalan dan jembatan, serta dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti instalasi pengolahan air bersih, sanitasi, dan perumahan," ujarnya.

Ketiga, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di IKN harus mempunyai korelasi langsung dengan jaringan transportasi, termasuk integrasi antar moda dan rencana pengembangannya. 

"Baik itu pergerakan di dalam kota maupun pergerakan konektivitas regional atau antarkota atau wilayah," ucap Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu.