Pemkab Kutai Kartanegara Beberkan Kondisi Wilayah Kukar dalam Persiapan Sambut IKN

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) turut serta memaparkan kondisi daerah dan persiapan Kukar dalam menyambut Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dalam acara webinar nasional HUT ke-19 Tribun Kaltim dengan mengusung tema "Spirit Nusantara".

Dimana, dalam webinar nasional itubahas seputar IKN dan dampak IKN untuk daerah sekitarnya di Kalimantan Timur.

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutai Kartanegara Wiyono memaparkan kondisi wilayah Kukar saat ini dan apa saja persiapan Kukar dalam menyambut hadirnya IKN di Kaltim.

Dalam paparannya, Wiyono lebih dulu menjelaskan kondisi terkini wilayah Kukar yang merupakan kabuoaten terbesar dan terluas di Kaltim, yang mana luar wilayah Kukar saat ini mencapai lebih dari 27 ribu kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 741 ribu.

Wiyono menerangkan, berdasarkan data yang ia miliki, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kukar sekitar 74,06 persen, kemudian tingkat kemiskinan sekitar 7 persen, tingkat pengangguran sekitar 5,4 persen, pertumbuhan ekonomi sekitar 2,61 persen, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita 241 dan Indeks lingkungan hidup 73 persen.

Baca juga: Profil Bendungan Sepaku Semoi, Awalnya untuk Balikpapan, Kini Penopang Kebutuhan Air Bersih IKN

"Posisi ini relatif masih jauh dari harapan. Walaupun indeks kemiskiman di bawah angka nasional, tapi kondisi di lapangan masih belum menunjukan bahwa Kukar berada pada posisi yang sejahtera," ujarnya, Rabu (20/4/2022).

Spiritnya Kukar untuk IKN, dia berharap nanti sebagai ibu kota negara dapat menjadi simbol negara, kemudian modern dan berstandar internasional.

Tak hanya itu, IKN juga diharapkan menjadi wilayah yang smart dan green serta memiliki tata kelola pemerintahan yang efisien dan efeltif.

"Dan bisa mendorong pemerataan ekonomi di Kaltim," tegasnya.

Menurut Wiyono, antara Kukar dan IKN memiliki gap atau kesenjangan yang masih cukup jauh, dan lahirnya IKN dengan kondisi sekarang ini bisa dilihat dari kesenjangan infrastruktur dasar.

Di mana, kata dia, di Kukar saja masih banyak akses jalan yang belum terhubung antarkecamatan, sehingga menyulitkan untuk sampai ke ujung-ujung kecamatan karena belum semuanya terhubung dengan infrastruktur dasar yang baik, termasuk juga dengan kualitas pendidikan dan kesenjangan ekonomi.

Baca juga: Bappenas Ungkap Perkembangan Terkini Pembangunan IKN Nusantara, 6 Aturan Terbit Bulan Ini

"Seperti contoh, kasus terjadinya kelangkaan minyak goreng, padahal warga Kukar ini hidup di sekitar hutan sawit, tapi kita sendiri mengalami kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng," tutur Wiyono.

Kasus ini, ucap dia, bisa menjadi salah satu gambaran untuk daerah Kukar yang dianggapnya masih sangat jauh sekali kesenjangannya, sehingga dengan adanya IKN ini dapat mengurangi gap itu untuk mencapai ibu kota yang lebih baik.

"Apalagi infonya di IKN nanti ada 1,5 juta penduduk. Dan itu lebih banyak dari jumlah penduduk di Kukar," katanya.

Ia juga memaparkan, tahun 2021 lalu IPM Kukar menduduki posisi keenam di Kaltim, sementara umur harapan hidup di Kukar berada di usia 72 tahun dan berada di posisi empat terendah di Kaltim, kemudian rata-rata lama sekolah di Kukar sebagian besar masih lulusan SMP.

Dari data yang ia paparkan, untuk sebagian besar tenaga kerja di Kukar masih berpendidikan SD sekitar 54 persen, disusul SMP 24 persen, SMA sekitar 11 persen dan perguruan tinggi sekitar 9 persen.

"Itunya kita punya gap yang sangat jauh, sehingga nantinya saat adanya IKN dapat melakukan percepatan guna meningkatkan kualitas SDM," tuturnya.

Baca juga: Ibukota Pindah ke Kaltim, Berapa Kecepatan Internet IKN Nusantara Dibanding Jakarta dan Pulau Jawa?

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kukar juga tengah mempersiapkan diri untuk menyambut IKN di Kaltim melalui 23 program dedikasi yang telah tersusun dalam Visi Misi Kukar Idaman dan telah tertuang dalam RPJMD periode 2021-2026.

Diakuinya, Pemkab Kukar sudah menyusun dokumem masterplan pembangunan kawasan pertanian dan masterplan pengembangan infrastruktur.

Kemudian mengusulkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, mengusulkan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian yang jadi wewenang pusat.

"Kita juga menetapkan enam kawasan pertanian modern," ujarnya.

Selanjutnya, kata dia, pemkab Kukar juga telah menghibahkan lahan untuk pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) seluas 250 hektare, Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Kaltim seluas 31 hektare ke Kementerian Dikbudristekdikti, Balai Latihan Kerja (BLK) berskala nasional seluas 26 hektare ke Kementerian Tenaga Kerja dan pembangunan gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan kampus internasional seluar 30 hektare.

"Kemudian kita menyiapkan lahan 37-40 ribu hektare untuk mendukung program Food Estate dan mengusulkan pembangunan industri pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata," bebernya.

Baca juga: Sebagai Penyangga IKN, PPU Dapat Bantuan Seribu Ekor Sapi dari Kementan

Kesimpulannya, kata Wiyono, masih adanya ketimpangan pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia, di mana distribusi ekonomi untuk wilayah tengah dan timur masih sangat kecil.

"Dan masih didominasi oleh Jawa dan Sumatera," ucapnya.

Kemudian, lanjut dia, IKN menjadi harapan baru bagi pemerataan pembangunan di wilayah tengah dan timur Indonesia dan regulasi yang ada belum menunjukkan adanya integrasi pembangunan di wilayah sekitar IKN.

"Perlu adanya penyusunan rencana induk sekitar wilayah IKN," ucapnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.