Rusia Ungkit Perjanjian Minsk, Andai Ukraina Menaatinya Maka Perang Tak Akan Terjadi

TRIBUNKALTIM.CO - Rusia menyebut perjanjian Minsk bisa menjadi kunci berakhirnya perang, andai pihak Ukraina menaati perjanjian tersebut.

Tak hanya itu saja, pihak Rusia juga menyebut Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy hanya dipermainkan oleh negara-negara Barat.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov.

Sergey Lavrov mengatakan Volodymyr Zelenskyy digunakan Barat untuk melawan Rusia.

Klaim tersebut diungkapkan Lavrov dalam wawancara eksklusif dengan saluran televisi India Today, Selasa (19/4/2022).

"Saya pikir Barat memainkan Zelenskyy melawan Rusia. Dan (Barat) melakukan segalanya untuk memperkuatnya dalam keinginan untuk mengabaikan Perjanjian Minsk," kata Lavrov, dilansir dari Tribunnews.com berjudul Rusia Sebut Zelensky Dipermainkan Barat, Akui Krisis Berakhir Jika Perjanjian Minsk Ditaati.

Baca juga: Presiden Ukraina Zelenskyy Berdiskusi dengan Presiden Afrika Selatan, soal Inilah yang Dibahas

Baca juga: Serangan Rudal Mematikan Hantam Lviv Ukraina, 6 Orang Tewas, Zelenskyy Tolak Kibarkan Bendera Putih

Baca juga: Update Perang Rusia vs Ukraina: Bikin Zelenskyy Panik, Negara Anggota NATO Hentikan Bantuan Senjata

"Seandainya dia (Zelenskyy) bekerja sama dalam mengimplementasikan Perjanjian Minsk, krisis akan berakhir (waktu) yang lama," ujarnya, dikutip dari media Rusia, TASS.

Apa itu Perjanjian Minsk?

Perjanjian Minsk adalah serangkaian perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengakhiri perang di wilayah Donbas.

Donbas merupakan sebutan untuk wilayah di Ukraina timur yang meliputi wilayah Donetsk and Luhansk.

Kesepakatan ini berisi langkah-langkah untuk mendeklarasikan gencatan senjata, menarik senjata, menyatakan amnesti, memulihkan hubungan ekonomi, dan melakukan reformasi konstitusional di Ukraina melalui dialog dengan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang memproklamirkan diri (DPR, LPR).

Hal ini dilakukan untuk mendesentralisasikan kekuasaan dan memberikan dukungan status khusus ke distrik tertentu di wilayah Donetsk dan Luhansk.

Baca juga: Invasi Rusia ke Ukraina Berefek Harga Gas Naik, Yunani Mulai Kurangi Ketergantungan

Baca juga: UPDATE: Mariupol Dikuasai Rusia, Presiden Ukraina Ancam Tarik Diri dari Negosiasi Damai

Namun, proses negosiasi sebenarnya terhenti karena penolakan Kyiv untuk memenuhi ketentuan politik kesepakatan Minsk.

Dilaporkan TASS, secara khusus, pemerintah Ukraina menolak mengadakan dialog langsung dengan DPR dan LPR, menentang konsolidasi status khusus daerah dalam konstitusi, dan juga menuntut agar bagian perbatasan dengan Rusia di Donbass ditempatkan di bawah kendali Ukraina sampai politik bagian dari kesepakatan dilaksanakan.

Pada 15 Februari 2022, Duma Rusia dengan suara bulat meminta Presiden Vladimir Putin untuk mengakui LPR dan DPR yang telah memproklamirkan diri.