Berita Balikpapan Terkini

Surati 4 Ribu Perusahaan, Disnaker Balikpapan Belum Terima Aduan Soal THR

Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan telah membuka posko aduan Tunjangan Hari Raya (THR) mulai 20 April 2022 hingga H-1 lebaran.

TRIBUNKALTIM.CO/MIFTAH AULIA ANGGRAINI
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Balikpapan, Nurka. Ia mengatakan, pihaknya telah menyurati 4.000 perusahaan di Balikpapan. TRIBUNKALTIM.CO/MIFTAH AULIA ANGGRAINI 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan telah membuka posko aduan Tunjangan Hari Raya (THR) mulai 20 April 2022 hingga H-1 lebaran.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Balikpapan, Nurka saat ditemui TribunKaltim.co mengatakan, pihaknya telah menyurati 4.000 perusahaan di Balikpapan.

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah sosialisasi mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan di setiap perusahaan yang ada di Kota Balikpapan.

"Hingga saat ini belum ada laporan, aduan atau konsultasi masalah THR yang masuk ke Disnaker Balikpapan," ujarnya, Jumat (22/4/2022).

Nurka menegaskan THR 2022 di Balikpapan tidak boleh dicicil. Pengusaha wajib membayarkan THR kepada karyawan secara penuh tidak seperti tahun sebelumnya.

Baca juga: THR ASN di Balikpapan Dicairkan Paling Lambat Seminggu sebelum Lebaran

Hal tersebut seiring dengan pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah termasuk di Kota Balikpapan yang mulai membaik.

Ini didukung dengan kebijakan relaksasi di berbagai sektor dalam mendorong perekonomian tetap tumbuh di tengah situasi pandemi Covid-19.

"Instruksi dari Menteri, THR pada tahun ini tidak boleh dicicil," kata mantan Sekretaris Camat Balikpapan Barat itu.

Aturan THR tercantum dalam Surat Edaran (SE) Tunjangan Hari Raya (THR) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dikeluarkan pada pekan kedua April 2022.

Sesuai aturan yang berlaku, adapun landasan hukum pembayaran THR adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Baca juga: DPRD Paser Tekankan Pemerintah Daerah agar Berikan THR kepada Pegawai Tidak Tetap

Berdasarkan aturan tersebut, maka perusahaan wajib memberikan THR kepada pekerja paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri 2022.

Apabila melanggar, maka akan dijatuhi sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha.

"Harapan kami setiap perusahaan juga wajib melaporkan, berapa jumlah karyawannya yang menerima THR. Karena laporannya pasti berjenjang ke Disnaker Provinsi," tuturnya.

Sebelumnya, tahun 2020 pemerintah mengizinkan perusahaan mencicil dan menunda pembayaran THR karyawannya sebagai kebijakan atas situasi pandemi Covid-19.

Baca juga: Jelang Lebaran, Komisi IV DPRD Samarinda Berharap Tidak Ada Perusahaan yang Mencicil THR

Hal itu termaktub dalam Surat Edaran No.M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Sedangkan pada 2021, pemerintah juga masih memberikan keringanan. Perusahaan yang masih terdampak pandemi diminta berdialog dengan pekerjanya untuk membahas penundaan pencairan THR. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved