Rp 30 Triliun APBN Dikucurkan Membangun IKN, Infrastruktur Ini Dikerjakan Duluan

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap pertama di Ibu Kota Negara ( IKN) di Kalimantan Timur, dimulai tahun depan.

Ia menyebut, fokus pembangunan KIPP tahap pertama akan terdiri dari pembangunan infrastruktur dasar seperti perumahan, air minum atau air bersih, dan sanitasi.

Serta konektivitas berupa jalan akses, jalan tol, dan jalan KIPP, serta gedung pemerintah seperti istana dan kantor.

Hal itu ia sampaikan, dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2022 di Jakarta, Kamis (21/4/2022).

"Kemudian pembangunan simpul konektivitas untuk bus, pelabuhan, dan bandara.

Sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, sarana pertahanan dan keamanan, kegiatan operasional dan koordinasi persiapan dan pembangunan IKN.

Serta dukungan energi, listrik, dan teknologi informasi dan komunikasi," papar Suahasil.

Pembangunan tersebut akan menggunakan dana APBN sekitar Rp27 triliun -Rp30 triliun.

"Tentu APBN akan ikut dalam pembiayaan IKN, tetapi pembiayaan kreatif akan kami buat," tambahnya.

Ia menegaskan, pembangunan IKN tidak hanya bersumber dari APBN.

Pemerintah juga menciptakan pembiayaan pembangunan IKN, lewat skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Suahasil menjelaskan, ada 5 nilai strategis pembangunan IKN.

Yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan, lantaran porsi Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 58 persen berada di pulau Jawa.

Pembangunan tersebut akan menggunakan dana APBN sekitar Rp27 triliun -Rp30 triliun.

"Tentu APBN akan ikut dalam pembiayaan IKN, tetapi pembiayaan kreatif akan kami buat," tambahnya.

Ia menegaskan, pembangunan IKN tidak hanya bersumber dari APBN.

Pemerintah juga menciptakan pembiayaan pembangunan IKN, lewat skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Suahasil menjelaskan, ada 5 nilai strategis pembangunan IKN. Yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan, lantaran porsi Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 58 persen berada di pulau Jawa.

Sementara nilai kelima yakni transformasi digital pemerintahan melalui sistem pemerintahan berbasis digital.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan, dana APBN hanya akan digunakan untuk membangun di kawasan inti Ibu Kota Negara.

Sehingga dari total kebutuhan dana pembangunan IKN, APBN hanya menyumbang 20 persennya saja.

Sisanya akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi langsung.

“Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya dari mana?

Untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian memang itu semua dari APBN, perkiraan kita adalah 20 persen dari total anggaran yang dibutuhkan," kata Jokowi disela acara peresmian Gedung NasDem Tower di Jakarta, Selasa (22/2/2022).

"Sehingga yang 80 persen adalah baik KPBU, baik PPP (Public-Private Partnership), maupun dari investasi langsung oleh investor,” tambahnya. (*)