Berita Kukar Terkini
Anggota DPRD Kukar Ini Minta Rice Production Unit Segera Dioperasikan
Bahkan rencana kerjasama dengan pihak ketiga pun untuk menjadikan RPU sebagai Food Station belum ada kejelasan bahkan dikabarkan batal
Penulis: Aris Joni | Editor: Samir Paturusi
lihat foto
"Sehingga jelas aturannya, pengawasannya jelas dan bisnis profitnya juga jelas aturannya dan pemda mudah pengawasannya karena BUMD 100 persen punya pemerintah," tuturnya.
Dirinya juga menyarankan untuk opsi kedua, yakni dimana saat ada pihak ketiga atau swasta yang berniat baik untuk membantu pemerintah daerah juga perlu do support, baik dari segi aturan, legalitas maupun dalam hal penyertaan aset atau modal.
Baca juga: Wabup Rendi Solihin Ingin Petani Kukar Sejahtera, RPU Bakal Kembali Dioperasikan
Yani menjelaskan, pada dasarnya, kerjasama itu bertujuan untuk menguntungkan satu sama lain. Namun, jika kerjasama tersebut dibatalkan pemerintah, maka harus ada solusi.
"Karena kita juga juga harus mengkaji kalau memang dari pihak pemerintah yang membatalkan kerjasama itu, semestinya dari aset yang mangkrak itu seharusnya kan dipikirkan biar ada yang mengelola, baik melalui pihak ketiga maupun lewat pihak-pihak yang lain," pungkasnya.(*)
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel
