Berita DPRD Kalimantan Timur
Hadiri Musrenbang Penyusunan RKPD 2021, Makmur Ingatkan Soal Pemerataan Pembangunan
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kaltim dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
TRIBUNKALTIM.CO - Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kaltim dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 Kaltim yang digelar di Pendopo Etam Kantor Gubernur, Rabu (20/4/2022).
Musrenbang RKPD merupakan tahapan penting dan puncak pertemuan para pihak dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Baca juga: DPRD Berau Konsultasi ke Karang Paci, Makmur Terima Kunjungan Pimpinan dan Bapemperda
Gubernur Kaltim, Isran Noor menyampaikan, Pemprov Kaltim memberikan apresiasi kepada semua pihak.
Kepada pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah pusat, DPRD, dunia usaha, media massa, akademisi maupun seluruh masyarakat yang senantiasa menunjukkan partisipasinya dalam pelaksanaan pembangunan di Kaltim.
"Tahun 2023 merupakan tahun terakhir masa jabatan saya dengan Pak Hadi Mulyadi (Wakil Gubernur) untuk memimpin Kaltim 2018-2023. Berkenaan dengan itu, kita semua patut mengucap syukur, bahwa di tengah pandemi Covid-19, pembangunan Kaltim masih dapat berjalan dengan baik," tambahnya.
Sementara itu, pada penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK meminta pemerintah provinisi maupun kabupaten dan kota memperhatikan pemerataan pembangunan, baik dari sektor infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan.
Baca juga: Ketua DPRD Makmur Dukung Program Baznas Kaltim
Menurut dia, dalam menyusun program strategis, perlu adanya kesepahaman bersama antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan DPRD mengenai persoalan apa saja yang kerap dikeluhkan masyarakat.
"Misalnya infrastruktur dasar, air, listrik, jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan adalah sebagian persoalan yang harus dirumuskan dengan baik," ujar Makmur.
Mantan Bupati Berau ini mengungkapkan, kualitas pembangunan di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Kaltim masih belum maksimal.
Seperti sektor pendidikan, jalan, kesehatan hingga kesejahteraan masyarakat masih tertinggal.
Baca juga: Lagi, Makmur Sosialisasikan Perda Bantuan Hukum
Padahal, Provinsi Kaltim telah ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pembangunan kawasan IKN, sangat diharapkan dapat menyentuh di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kaltim sehingga pemerataan pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. (adv)
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.