Hasil Survei: Pemerintah Lebih Fokus Bangun IKN daripada Ekonomi dan Tidak Mampu Kendalikan Harga

TRIBUNKALTIM.CO - Simak hasil survei Litbang Kompas terbaru yang menunjukkan responden menilai Pemerintah lebih fokus bangun Ibu Kota Negara ( IKN ) daripada ekonomi rakyat dan tidak mampu kendalikan harga

Sinyal inilah yang diterima masyarakat berdasarkan Survei Litbang Kompas yang baru saja dirilis.

Dibandingkan dengan ekonomi masyarakat, menurut responden, Pemerintah lebih fokus membangun IKN di Kalimantan Timur ( Kaltim ).

Responden juga menilai Pemerintah tidak mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok di bulan Ramadhan 1443 H

Dari hasil Survei Litbang Kompas, ada 51,3 persen responden yang menilai pemerintah lebih fokus pada pembangunan ibu kota baru atau IKN Nusantara di Kaltim. 

Simak hasil survei Litbang Kompas terbaru tentang IKN, ekonomi masyarakat, dan juga isu politik seperti wacana Presiden tiga periode. 

Baca juga: Sidang Perdana Gugatan UU IKN, Hakim MK Menilai Legal Standing Busyro Muqoddas dkk Belum Kuat

Berbanding 47,1 persen responden yang tidak setuju dengan anggapan tersebut.

"Artinya, ada lebih dari separuh responden yang merasa haluan pemerintah belum cukup mengarah pada persoalan domestik masyarakat," tulis peneliti Litbang Kompas Arita Nugrahaeni, dikutip dari Harian Kompas, Senin (25/4/2022) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Menurut Arita, tak dapat dimungkiri jika pemerintah menggebu-gebu menyiapkan pembangunan IKN.

Hal itu terlihat dari proses pembahasan Rancangan Undang-Undang IKN yang hanya memakan waktu 43 hari hingga disahkan pada Januari 2022.

Lalu, pada 15 Februari 2022, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang IKN.

Tak lebih dari satu bulan berselang, Jokowi pun melantik kepala dan wakil otorita IKN.

Survei yang sama menunjukkan, mayoritas responden (66,3 persen) menilai pemerintah tak mampu mengendalikan kenaikan harga bahan pokok pada bulan Ramadhan ini.

Sementara itu, 43,8 persen responden menganggap pemerintah tidak mampu memastikan ketersediaan bahan pokok.

"Memprioritaskan masyarakat saat ini sangat penting jika pemerintah tidak ingin kehilangan kepercayaan publik.

Baca juga: Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN di Kaltim Mulai Dibangun Tahun Depan, Gunakan Dana APBN Rp 30 T

Pengalaman publik terhadap kelangkaan bahan pokok menyebabkan pesimisme," tulis Arita.

Kendati demikian, separuh responden (50,8 persen) yakin pemerintah akan memastikan daya beli masyarakat pada kebutuhan pokok.

Menurut Arita, hal ini menujukkan bahwa di tengah evaluasi yang diberikan, publik masih berharap pemerintah sesegera mungkin meredakan keresahan mengenai kebutuhan pokok.

"Hal ini bisa dimulai dengan menyeimbangkan perhatian pemerintah, antara agenda yang ada dalam dinamika elite dengan kondisi riil yang kini dihadapi masyarakat," tulis dia.

4 dari 10 Responden Menilai Pemerintah Fokus pada Isu Politik

Hasil survei Litbang Kompas terkini juga menunjukkan bahwa masyarakat memandang pemerintah masih lebih fokus pada persoalan kondisi ekonomi masyarakat dibandingkan wacana presiden tiga periode.

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, survei ini mencatat, sebanyal 56,9 persen responden menyatakan tidak setuju jika pemerintah lebih fokus pada wacana presiden tiga periode.

Sementara, 40,7 persen menyatakan setuju bahwa pemerintah lebih fokus pada wacana tersebut, dan 2,4 persennya tidak tahu.

Baca juga: Jadikan IKN sebagai Smart City, Menkominfo Bangun Infrastruktur Jaringan 5G & Beyond dan Pusat Data

"Artinya, empat dari 10 responden menilai pemerintah memberikan perhatian berlebih pada isu politik saat masyarakat resah dengan masalah ekonomi rumah tangga," kata peneliti Litbang Kompas, Arita Nugraheni dikutip dari Kompas.id, Senin (25/4/2022).

Survei ini juga merekam kondisi penilaian masyarakat mengenai fokusnya pemerintah pada isu politik dibandingkan kondisi ekonomi masyarakat.

Seiring dengan wacana presiden tiga periode, masyarakat ternyata menilai pemerintah tidak lebih fokus pada isu politik dibandingkan kondisi ekonomi.

Meski demikian, keberpihakan pemerintah pada diskursus politik juga tercermin dalam hasil jajak pendapat ini.

"Sebanyak 42,3 persen responden setuju dengan pernyataan bahwa pemerintah lebih fokus pada persoalan politik elite dibandingkan dengan ekonomi masyarakat," ujar Arita.

Sementara itu, responden yang tidak setuju dengan pernyataan itu lebih besar, yaitu 56,8 persen.

Kemudian yang menjawab tidak tahu sebesar 0,9 persen.

Litbang Kompas berpandangan bahwa wacana presiden tiga periode bertautan dengan usulan penundaan pemilu 2024.

Hal ini juga dinilai menimbulkan gelombang demonstrasi beberapa waktu belakangan.

"Gelombang demonstrasi pun mengambil narasi dalam lini masa krisis bahan pokok dan krisis kepemimpinan.

Massa yang umumnya mahasiswa, turun ke jalan berunjuk rasa menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan menuntut penyelesaian masalah kenaikan harga kebutuhan pokok," kata Arita.

Adapun jajak pendapat ini diselenggarakan melalui wawancara kepada 504 orang responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi pada 5-9 April 2022.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Baca juga: Menanti Kejelasan Status, Sekitar 38 Ribu Warga Sepaku Ada di Lokasi IKN, Bakal Jadi Warga Otorita?

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.