Berita Kubar Terkini

Kejari Kubar Kembali Selidiki Kasus Pengadaan Seragam Sekolah Tahun 2017

Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Barat kembali mencium kasus dugaan Tipikor yang sama yakni pengadaan seragam anak sekolah tahun 2017

Penulis: Zainul | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/ZAINUL
Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Bayu Pramesti menyebutkan bahwa pihaknya kembali menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah tahun 2017 dan saat ini tim Penyidik masih menunggu laporan hasil pemeriksaan (LHP).TRIBUNKALTIM.CO/ZAINUL 

TRIBUNKALTIM.CO,SENDAWAR- Setelah menetapkan dua orang tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor), pengadaan seragam sekolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2018, 

Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Barat kembali mencium kasus dugaan Tipikor yang sama yakni pengadaan seragam anak sekolah tahun anggaran 2017 di Kutai Barat. 
 
Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Bayu Pramesti menegaskan saat ini, pihaknya masih menunggu hasil laporan pemeriksaan (LHP) pengadaan seragam sekolah tahun anggaran 2017 itu dari tim Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Kalimantan Timur.
 
"Sampai saat ini masih proses penyidikan. Jadi tetap jalan," tegas Kepala Kejari Kubar, Bayu Pramesti, Senin (25/4).

Dalam proses penyelidikan tersebut kata Bayu, pihaknya meminta bantuan BPKP provinsi Kalimantan Timur guna menghitung kerugian negara yang ditimbulkan.

Baca juga: Dua Terdakwa Kasus Seragam Sekolah di Kubar Belum Keberatan Didakwa 20 Tahun Penjara

Baca juga: Operasi Ketupat Mahakam 2022, Polres Kubar Fokus Cegah Covid-19, Kerahkan 200 Personel Gabungan

Baca juga: Pemkab Kubar Usulkan 23 Program Prioritas Pembangunan kepada Pemprov Kaltim

"Kita masih menunggu perhitungan kerugian keuangan negara, biar jelas dan pasti jumlahnya. Karena kerugian keuangan negara adalah salah satu unsur yang disangkakan. Jadi itu sangat penting," jelasnya.

Bayu pun menegaskan pihaknya tidak bisa mengintervensi BPKP soal LHP maupun perhitungan kerugian negara. Karena secara kelembagaan, mereka punya kewenangan masing-masing.

"Karena jaksa penyidik kan minta bantu perhitungan kerugian negara antar instansi. Makanya kita menunggu," sambungnya.

Lebih lanjut dia membeberkan kasus dugaan tipikor kali ini berbeda dari kasus yang serupa pada tahun 2018 yang saat ini sudah masuk tahap persidangan.

Meskipun kasus tersebut memang sama-sama sudah naik ke tahap penyidikan pada bulan November 2021 lalu dan juga telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi sekitar 20 orang lebih.

"Saat memeriksa dugaan yang tahun 2018, penyidik juga menemukan dugaan tipikor untuk kegiatan yang sama di tahun 2017. Untuk itu, yang untuk tahun 2017, prosesnya masih terus berjalan dan juga keterangan-keterangan yang lain juga tetap kita kumpulkan," bebernya.

Baca juga: Beginilah Keterangan 3 Saksi di Sidang Kasus Dugaan Korupsi Disdikbud Kubar

Perlu diketahui, Disdikbud Kubar telah melakukan pengadaan seragam sekolah selama dua tahun berturut-turut, yakni tahun 2017 dan 2018.

Namun belakangan ditemukan kerugian negara untuk proyek tahun 2018 sehingga menjadi sasaran penyidikan tim Kejaksaan.

Dimana dalam kedua kegiatan pada tahun berbeda tersebut sama-sama bernilai Rp 4 miliar lebih. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

 

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved