Ibu Kota Negara
Tokoh Masyarakat Dayak Dukung Pembangunan IKN Nusantara, Senang akan Ada Perwakilan di Badan Otorita
Sejak Presiden Joko Widodo menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, masyarakat dan tokoh-tokoh Dayak sepakat mendukung.
Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Sumarsono
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Sejak Presiden Joko Widodo menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, masyarakat dan tokoh-tokoh Dayak sepakat menyatakan mendukung.
“Pada prinsipnya tokoh-tokoh Dayak di Kalimantan sepakat menyatakan mendukung penuh penetapan IKN Nusantara di Kalimantan Timur,” kata Dr Abriantinus, Ketua Dewan Adat Dayak Kota Balikpapan ditemui di sela-sela acara Dialog dan Serap Aspirasi “Kaltim Mengawal IKN Nusantara di Hotel Platinum, Balikpapan, Jumat (21/4/2022).
Abriantinus menegaskan, seluruh masyarakat adat Dayak se-Kalimantan telah mendukung penuh IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Bersama masyarakat Dayak di Kaltim, dirinya siap mengawal pembangunan IKN baru di Sepaku, Penajam Paser Utara demi Indonesia yang semakin maju.
Baca juga: Sarasehan PMII: Sinergitas Ormas, Kepemudaan & Mahasiswa dalam Percepatan Pembangunan IKN Nusantara
“Kami memberikan dukungan penuh IKN di Kaltim. Bahkan kami siap menjaga, mengawal, dan berjuang agar proses pembangunan IKN Nusantara berjalan dengan baik,” ujarnya.
Abriantinus mengatakan, ada dua hal penting peran pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan Timur dalam pembangunan IKN Nusantara ini, yakni sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi.
Terkait SDM, pemerintah daerah harus segera menyiapkan generasi muda di Kaltim untuk bisa bersaing dengan SDM dari luar daerah yang nantinya bakal terlibat di IKN.
“Kami berharap pemerintah pusat bisa mengakomodir SDM masyarakat lokal sesuai dengan kemampuannya dalam progress pembangunan IKN Nusantara,” ungkap Abriantinus.
Keberadaan IKN Nusantara harus bisa memberikan dampak bagi kemajuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Harapan kita 70 persen tenaga di IKN Nusantara nanti dari masyarakat lokal, sisanya 30 persen dari luar daerah. Tentunya harus sesuai dengan kemampuan dan sertifikasi yang dibutuhkan,” tandasnya.
Baca juga: Status Lahan di IKN Bikin Resah Warga, Saran Pakar untuk Pemerintah agar Terhindar dari Konflik
Dari sisi ekonomi menurut Abriantinus, tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan pengusaha-pengusaha lokal dan proyek pembangunan IKN Nusantara.
Jangan sampai, pengusaha atau kontraktor yang mengerjakan proyek IKN ini dari Jakarta atau luar daerah. Pengusaha lokal diabaikan, hanya menjadi penonton.
Untuk itulah, Abriantinus bersama tokoh-tokoh Dayak di Kalimantan mengusulkan sejumlah nama tokoh daerah untuk masuk dalam Badan Otorita IKN.
Seperti diketahui, Pemerintah melalui Presiden Jokowi telah melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita IKN, dan saat ini menunggu penempatan pejabat deputi dan kelengkapan struktur Otorita lainnya.
“Informasinya nanti ada dua deputi akan diisi tokoh-tokoh dari Kalimantan Timur. Ada juga council dari tokoh perwakilan adat atau daerah.
Baca juga: Rektor Unmul Beber Sejumlah Harapan Atas Kehadiran IKN Nusantara di Kaltim
Saya berharap pemerintah bisa memilih tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan, sehingga bisa membantu Badan Otorita menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik,” tambahnya.
Keberadaan tokoh-tokoh daerah di Badan Otorita nantinya juga bisa menjadi jambatan aspirasi masyarakat Kaltim dengan kepentingan pemerintah pusat.
Sehingga diharapkan bisa membantu Badan Otorita menyelesaikan persoalan-persoalan dalam pembangunan IKN Nusantara, seperti masalah pertanahan.
Bukan hanya di lokasi IKN, tapi juga sekitar daerah penyangga IKN dengan memberikan solusi terbaik untuk masyarakat daerah. (*)