Banyaknya Agenda Kunjungan Pejabat di Lokasi IKN Nusantara Bikin Jubir Pemprov Kaltim Kewalahan

TRIBUNKALTIM.CO - Mega proyek Pemerintah yakni pemindahan Ibu Kota Negara ( IKN ) terus mnejadi perhatian sejumlah pihak. 

Diketahui, Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ( IKN ).

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur ( Kaltim ) sangat menyita perhatian masyarakat.

Termasuk dalam persiapan pemindahan IKN Nusantara, di mana banyak pejabat yang datang menyambangi Sepaku, Penajam Paser Utara ( PPU ).

Baca juga: Demi Tingkatkan Kualitas Bangunan di IKN, Kementerian PUPR Minta Supervisi Pemerintah Jepang

Baca juga: Persoalan Lahan di IKN dengan Masyarakat Lokal, Pemerintah Bisa Menyelesaikan dengan Berdialog

Baca juga: Pemindahan IKN dan Warga Paser Balik yang Terabaikan, AMAN: Perlindungan atas Hak Hutan Adat Minim

Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), banyak dikunjungi pejabat setelah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN).

Jumlah kunjungan itu semakin tinggi setelah Presiden Joko Widodo menggelar ritual penyatuan tanah dan air serta berkemah di titik nol IKN Nusantara beberapa waktu lalu.
Kedatangan para pejabat negara dan tokoh nasional membuat Pemprov Kaltim, Pemkab PPU dan Kukar kewalahan.

Pasalnya, agenda para pejabat tersebut kerap mendadak ataupun berubah-ubah.

Pemerintah setempat tentu harus siap menyambut dan melayani mereka selama berada di Kaltim.

Tentu beban Pemprov Kaltim, Pemkab PPU dan Kukar selaku tuan rumah makin bertambah sejak banyaknya pejabat yang datang.

Mereka harus siap melayani sejummlah tamu para pejabat yang ingin melihat lokasi titik nol IKN Nusantara. Mau tak mau mereka harus pintar-pintar mengatur jadwal.

"Mereka kadang dadakan, jadi harus pinta-pintar atur jadwal. Senin tadi (25/4/2022) tamu yang datang paling banyak, dari DPR RI saja sudah ada empat komisi yang datang," kata Kepala Biro Adpim Setda Provinsi Kaltim, M Syafaruddin pada Selasa (26/4/2022), mengutip Kompas.com

Tidak hanya mendampingi mereka menuju titik nol IKN, Pemprov Kaltim juga kerap diundang mengikuti rapat dengan sejumlah kementerian di Jakarta yang khususnya membahas soal IKN.

Undangan tersebut membuat para pejabat yang datang kerap berubah-ubah.

"Yang membuat pusing ya itu. Undangannya mendadak kemudian peserta harus swab PCR. Di sisi lain pejabat yang mendapat tugas Gubernur sudah teragendakan dengan acara lain," pungkasnya.

Baca juga: Pemerintah Dianggap Cuma Fokus Urus Pemindahan IKN Dibanding Ekonomi Rakyat

Survei Tunjukkan Pemerintah Lebih Fokus ke IKN

Hasil survei litbang kompas menunjukkan pemerintah belum maksimal menangani masalah ekonomi rakyat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, mayoritas responden menilai pemerintah hanya fokus terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, mengutip Kompas.tv

Survei tersebut menunjukkan 51,3 persen responden menilai pemerintah hanya fokus merancang pembangunan IKN, berbanding 47,1 persen yang tidak setuju dengan anggapan tersebut.

"Artinya, ada lebih dari separuh responden yang merasa haluan pemerintah belum cukup mengarah pada persoalan domestik masyarakat," tulis peneliti Litbang Kompas Arita Nugrahaeni yang dikutip dari Harian Kompas, Senin (25/4/2022).

Ia menjelaskan, indikator itu dapat terlihat setelah pemerintah dan DPR mengebut proses pembahasan Rancangan Undang-Undang IKN (RUU IKN) dalam waktu 43 hari.

Kemudian, pada 15 Februari 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan Undang-Undang IKN. Selanjutnya, Jokowi pun melantik kepala dan wakil otorita IKN.

Survei yang sama menunjukkan, mayoritas responden (66,3 persen) menilai pemerintah tak mampu mengendalikan kenaikan harga bahan pokok pada bulan Ramadan ini.

Sementara itu, 43,8 persen responden menganggap pemerintah tidak mampu memastikan ketersediaan bahan pokok.

"Memprioritaskan masyarakat saat ini sangat penting jika pemerintah tidak ingin kehilangan kepercayaan publik. Pengalaman publik terhadap kelangkaan bahan pokok menyebabkan pesimisme," tulis Arita.

Meski begitu, sebanyak 50,8 persen respon meyakini kalau pemerintah bisa memastikan daya beli masyarakat pada kebutuhan pokok.

Menurut dia, hal ini menujukkan bahwa di tengah evaluasi yang diberikan, publik masih berharap pemerintah sesegera mungkin meredakan keresahan mengenai kebutuhan pokok.

"Hal ini bisa dimulai dengan menyeimbangkan perhatian pemerintah, antara agenda yang ada dalam dinamika elite dengan kondisi riil yang kini dihadapi masyarakat," tulis dia.

Sebagai informasi, survei ini dilaksanakan melalui wawancara kepada 504 orang responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi pada 5-9 April 2022.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Baca juga: INFO Zakat Fitrah 2022: Cek Besaran Zakat Fitrah di IKN, Balikpapan, Samarinda dan Seputar Kaltim

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.