Realisasi APBD Kaltim 2021 Masih 82 Persen, Banyak Terserap Penanganan Pandemi Covid-19 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  menyatakan, belum maksimalnya realisasi pada APBD 2021 yang hanya mencapai 82 persen, lantaran banyaknya proyek yang belum berjalan serta adanya re-focusing anggaran akibat pandemi Covid-19. 

Plt Sekdaprov Kaltim Riza Indra Riadi mengungkapkan, pandemi yang berjalan salama 2 tahun terakhir memang membuat anggaran banyak mengalami re-focusing. 

Pergerakan ekonomi yang tidak maksimal dan banyak target-target pembangunan yang belum rampung akhirnya menjadi dampaknya. 

Dalam rangkuman laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim tahun 2021 hal ini juga telah dipaparkan dihadapan DPRD.

"Rata-rata persentase 80 sampai 89 persen hampir di semua bidang. Kami akui belum maksimal, DPRD juga telah menyampaikan beberapa masukan untuk perbaikan," ungkapnya, Selasa (10/5/2022).

Baca juga: KONI Kaltim Curhat ke Karang Paci, Usulan Anggaran Belum Terakomodasi dalam APBD 2022

Baca juga: Kemendagri Sosialisasikan Pendanaan PPPK, Pemda Siap-siap Bayaran Gaji Ditanggung APBD

Baca juga: Anggaran Penegasan Batas Wilayah Karang Joang-Manggar Diprioritaskan Masuk APBD Perubahan 2022

Meski demikian jika dibanding tahun 2020 silam, Riza menyampaikan bahwa cenderung tinggi daripada saat pandemi yang meningkat di tahun 2022, sehingga pengalokasian dana cenderung untuk menangani Covid-19.

Anggaran di tahun 2021 sendiri senilai Rp 11,62 triliun. 

Ini terbagi dalam tiga item, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah hingga Pembiayaan Daerah. 

Dari data yang didapat pendapatan daerah Kaltim tahun 2021 dianggarkan Rp 9,590 triliun dam terealisasi Rp 9,367 triliun atau 97,67 persen.

Belanja daerah dianggarkan Rp 11,616 triliun dan terealisasi Rp 10,190 triliun atau 87,73 persen. 

Lalu pembiayaan daerah dianggarkan Rp 2,025 triliun dan terealisasi Rp 2,950 triliun atau 145,64 persen. 

Adapun sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2021 diperkirakan mencapai Rp 800 miliar. 

"Kalau 82 persen, 8 persen dari Rp 10 triliun ya sekitar Rp 800 miliar," terang Riza. 

Riza melanjutkan, dalam LKPJ juga tercatat terkait upaya untuk menambah pendapatan daerah tahun 2022. 

Termasuk Silpa sebesar Rp 800 miliar yang akan masuk ke APBD 2022. 

Baca juga: Serapan APBD Samarinda 2021 Capai 92 %, DPRD akan Bentuk Pansus untuk Tindak Lanjuti Laporan Walikota

Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga dimudahkan.

Namun begitu, Riza juga menyinggung terkait PAD, dimana transfer dari pusat ke daerah yang cenderung sedikit. 

"Dari PAD itu transfer pusat lebih kecil dari pendapatan kita. TKDD kita kecil dibandingkan PAD kita. Pendapatan kita sudah melampaui transfer daerah," kata Riza.

Sebagai informasi, Sekdaprov Kaltim definitif Sri Wahyuni sedang melaksanakan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV Lemhannas RI secara tatap muka sehingga tugasnya diemban sementara. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel