SINDIRAN Jokowi Buat Para Menteri yang Suka Safari Politik, Ingatkan Tahapan Pemilu 2024 Mau Dimulai

Rancangan PKPU tersebut, kata Idham, akan dibahas lebih lanjut dalam rapat konsinyering bersama pemerintah DPR dan KPU pada Mei 2022 ini.

Nantinya, dalam konsinyering itu juga akan membahas soal masa kampanye yang hingga kini belum ditemukan titik kesepakatan antara DPR, pemerintah dan KPU.

"Habis lebaran melakukan rapat konsinyering untuk memastikan semua tahapan yang dibuat itu sudah sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan," katanya.

Diketahui, pemerintah sepakat Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan Pilkada Serentak pada November 2024.

Tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 pun akan dimulai pada 14 Juni 2022.

Baca juga: ALASAN Jokowi Ketemu Elon Musk di Amerika, Luhut Beber Tesla Puas Sama Data di Morowali, Soal Nikel?

Tahapan dan Anggaran Pemilu 2024 Dibahas setelah Lebaran

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus menegaskan, DPR RI tetap konsisten dan sangat serius mempercepat finalisasi pembahasan mengenai agenda tahapan dan anggaran Pemilu 2024.

Guspardi menjelaskan, setelah anggota KPU priode 2022-2027 dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 12 April 2022 lalu, Komisi II DPR langsung mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu yang baru setelahnya.

"Agendanya membahas tahapan dan anggaran Pemilu 2024 serta beberapa isu krusial lainnya. Pada awalnya direncanakan kembali membahas tahapan dan anggaran Pemilu 2024 pada 21-23 April 2022.”

“Namun, dengan berbagai pertimbangan, ditunda di atas tanggal 10 Mei 2022 (hari ini) atau setelah Lebaran," kata Guspardi dalam keterangan yang diterima, Jumat (22/4/2022).

Guspardi menambahkan, awalnya Komisi II menargetkan pembahasan tahapan dan anggaran pemilu selesai pada masa reses.

Sehingga, pembahasannya dapat diselesaikan secara tuntas sebelum sidang paripurna masa sidang IV DPR RI pada tanggal 17 Mei 2022.

"Karena drafnya sudah ada, tinggal disisir dan dicermati kembali setiap mata anggarannya. Bagaimanapun, kondisi keuangan negara yang sedang tidak baik-baik saja akibat pandemi Covid-19 harus menjadi pertimbangan dalam menyusun anggaran pemilu 2024 ini," ujar Guspardi.

"Komisi II menekankan pentingnya menerapkan prinsip tahapan dan anggaran pemilu secara efektif dan efesien serta tercapai kesepahaman untuk selanjutnya di tetapkan secara resmi," jelasnya. (*)