KLHK Gandeng Mitra Swasta Bangun Persemaian Mentawir di IKN, ITMG Ditarget 15 Juta Bibit Setahun

TRIBUNKALTIM.CO - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK ) menggandeng mitra swasta untuk membangun persemaian Mentawir di IKN Nusantara. 

Proyek persemaian Mentawir di IKN Nusantara di Penajam Paser Utara ( PPU ), Kalimantan Timur ( Kaltim ) ini untuk mendukung upaya menanam di kawasan IKN Nusantara. 

Untuk pembangunan persemaian ini, KLHK akan bekerja sama dengan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( KemenPUPR ).

Mitra Pemerintah dalam membangun persemaian Mentawir ini adalah PT Indo Tambangraya Megah Tbk ( ITMG ).

Pengembangan IKN Nusantara dengan konsep Kota Hutan akan dimulai dengan mendirikan dan mengembangkan pusat persemaian (nursery) yang memadai.

Prasarana dasar untuk area persemaian ini akan dibangun Kementerian LHK dan PUPR ini terletak di Kawasan Hutan Industri Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, Kalimantan Timur.

Menurut Direktur Utama ITMG, Mulianto, rumah persemaian ini akan memproduksi hingga 15 juta bibit setahun.

Baca juga: Pangdam VI/Mulawarman Apel Dansat TNI di Titik Nol IKN Nusantara

“Output-nya adalah bibit yang akan dijadikan untuk menanam di Ibukota Nusantara.

Seperti arahan Presiden bahawa 75 % area akan menjadi hutan dan akan dikembalikan ke hutan yang non monokultur,” terang Mulianto usai acara Kickoff Pembangunan Persemaian Mentawir di Jakarta, Rabu (18/5/2022) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.

Rumah persemaian di Mentawir, IKN Nusantara ini ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

ITMG masih menghitung nilai investasi yang digelontorkan untuk pembangunan persemaian Mentawir.

Namun, Mulianto mengatakan angkanya cukup besar.

Proyek rumah pesemaian ini ada hubungannya dengan posisi ITMG sebagai pemegang izin penggunaan Kawasan hutan.

Dus, ini sangat berhubungan erat dengan kebijakan permintah dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Baca juga: Kunjungan Masyarakat Umum ke Titik Nol IKN Bakal Dibatasi Hanya Sabtu dan Minggu

Sebagai perusahaan energi yang usahanya bergerak di bidang pertambangan batubara, aktivitas penanaman kembali atau revegetasi telah dilakukan ITMG melalui anak-anak usahanya sejak operasi penambangan dimulai.

Instalasi pembibitan ITM dikembangkan di setiap area operasi.

Lalu dilakukan pula penyelamatan spesies kunci tanaman lokal dari lahan pra-tambang bekerjasama dengan ahli-ahli dari Badan Riset Nasional (BRIN) untuk menjaga dan memelihara keanekaragaman hayati baik di nursery dekat dengan lokasi asal (in-situ) maupun di kebun raya (ex-situ).

Penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) yang dilaksanakan oleh ITMG juga mencatat capaian yang signifikan.

Total luasan penanaman telah mencapai 33.434,40 hektare dan 18.062,32 hektare diantaranya telah diserahterimakan ke pemerintah.

Ke depan, ITMG masih akan focus untuk menggarap proyek persemaian Mentawir ini.

“Jadi kami tidak berpikir ke arah sana (proyek lain).

Yang terpenting kami bisa benar-benar berkontribusi untuk menghijaukan Nusantara,” kata Mulianto.

Baca juga: Kurangi Volume Sampah di Kawasan Titik Nol IKN, Kecamatan Sepaku dan Aparat Lain Baksos Berkala

Pelepasan kawasan hutan 

Dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan disebutkan nantinya hutan yang berada di kawasan IKN ini dapat dilepaskan statusnya sebagai kawasan hutan.

Dilansir dari jdih.setneg.go.id, Jumat (6/5/2022), di dalam Bab 3 Pasal 2 disebutkan, "Pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap penguasaan tanah masyarakat, hak individu, atau hak komunal masyarakat adat."

Sedangkan untuk waktu pelepasan kawasan hutan dilakukan selama tiga bulan sejak permohonan pelepasan diajukan Kepala Otorita IKN diterima dan dinyatakan lengkap oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Selengkapnya di dalam aturan tersebut disebutkan, "Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan pemberitahuan lengkap atau tidak lengkapnya permohonan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara paling lama tiga hari sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima."

Selanjutnya, setelah kawasan hutan yang telah dilepaskan statusnya akan menjadi areal penggunaan lain.

Baca juga: Beredar Video WNA Tiongkok Pakai Baju Suku Dayak Terbang ke IKN, Fakta Sebenarnya, Kisah Video Asli

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.