Banyak Perusahaan dan Koperasi di Berau tak Terima TBS Petani Mandiri

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB- Ketua Asosiasi Sawit Rakyat Mandiri, Mupit Datusahlan mengakui,  pihaknya mendapat kesulitan dalam menjual TBS ke pihak perusahaan maupun ke koperasi.

Hal tersebut, menurutnya besar dipengaruhi larangan ekspor CPO sebelumnya, walaupun kebijakan tersebut telah diperbolehkan lagi.

Diiringi sulitnya pembelian, harga TBS juga mengalami penurunan. Sesuai data pihaknya TBS turun signifikan, senilai Rp 455 per kilogramnya.

Penurunan harga TBS Berau per Mei 2022 ini menjadi Rp 2.645 per kg. Dimana sebelumnya di kisaran Rp 3.100 per kg.

Adapun alasan lainnya, menurut Ia adanya penurunan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit, yang dinilai Mupit, melakukan penetapan harga TBS sepihak. Tidak sesuai dengan instruksi gubernur

Sehingga, menurutnya, persoalan ini harus disikapi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

Baca juga: Pembukaan Keran Ekspor CPO, Menko Airlangga Sebut Bakal Disertai Pengawasan Ketat

Baca juga: Keran Ekspor CPO Dibuka Lagi, APKB: Hadiah Besar Bagi Industri Sawit

Baca juga: Akhirnya Jokowi Buka Lagi Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng, Harga Bakal Naik?

Pasalnya, perjuangan masyarakat yang sangat besar dalam mengembangkan mata pencaharian sebagai petani sawit mandiri harus diperhatikan.

“Tentu, kami sangat berharap Pemkab Berau bertindak. Lakukan monitoring dan pengawasan kepada para perusahaan yang menetapkan harga sepihak, menurunkan harga sangat jauh,” terangnya kepada Tribunkaltim.co, Jumat (20/5/2022).

Sejauh ini memang pihaknya memiliki harapan besar kepada pihak pemerintah sebagai pemilik kewenangan, dan pihak yang berwenang memberikan sanksi.

Kendati begitu, perusahaan tentu harus mengikuti dan juga mentaati seluruh intruksi kebijakan dan regulasi, yang telah di tetapkan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas dan juga kamtibmas di wilayah kerjanya.

“Kalau bicara sawit tidak bisa hanya bicara untung rugi, juga harus berbicara keberpihakan dan stabilitas ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Mupit menegaskan, masyarakat tak pernah mengeluh atau bahkan menuntut berlebihan terhadap sektor sawit, walau sektor CSr dari sawit ini sangat sedikit, kemudian ketika keuntungan mereka meroket tetap juga tidak memberi implikasi pembelian buah yg layak.

“Banyak perusahaan sawit yang malah bersembunyi di ketiak penetapan harga disbun, saat kebijakan tidak banyak menguntungkan mereka, mereka berani dan tanpa beban berkilah dan tidak mengindahkan pemerintah,” bebernya.

Sementara itu, menyikapi hal itu, Sekretaris Dinas Perkebunan (Disbun) Berau, Amran Arif menilai, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik antara petani dengan perusahaan kelapa sawit.

Amran juga bersama pihaknya sudah mendata, bahwa penampungan di perusahaan 12 sawit Berau, akan penuh dalam 20 hari kedepan. Tetapi, dengan kebijakan yang berubah, bisa saja TBS bisa sangat diserap kleh perusahaan.