Berita Berau Terkini
DPRD Berau Minta Kebijakan Ulang Terkait Penutupan Jembatan Sambaliung
Rencana penutupan jembatan Sambaliung yang kurang lebih selama 6 bulan nantinya, mendapat sorotan tersendri bago Komisi II
Penulis: Renata Andini Pengesti | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB- Rencana penutupan jembatan Sambaliung yang kurang lebih selama 6 bulan nantinya, mendapat sorotan tersendri bagi Komisi III DPRD Berau Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan
Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga, menilai rencana penutupan jembatan Sambaliung, dapat mengganggu aktivitas umum.
Sehingga, menyuarakan penundaan sementara perbaikan maupun penutupan jembatan. Berharap, mengutamakan pembangunan jembatan kembar.
Dengan penutupan jembatan akan berdampak pada kepentingan umum, baik yang dari pesisir ke kota maupun dari kota ke pesisir.
“Jadi, tidak hanya kita bicara satu kepentingan saja, tetapi ini kepentingan secara umum. Baik ini berkaitan dengan angkutan penumpang, mobilisasi pekerja, maupun bahan pokok,” jelasnya kepada TribunKaltim.Co, Jumat (20/5/2022).
Baca juga: Selama Jembatan Sambaliung Ditutup, Pelayanan Kesehatan di Pesisir Berau Difokuskan ke RS Talisayan
Baca juga: Jembatan Sambaliung di Berau Segera Diperbaiki, Akses Jalan akan Ditutup
Baca juga: Prakiraan Cuaca Berau, Rabu 11 Mei 2022, Tanjung Redeb, Sambaliung dan Gunung Tabur Berpotensi Hujan
Menurut Saga, banyaknya aktivitas di jembatan Sambaliung harus dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, maupun Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kaltim.
Pasalnya, saat jam sibuk jumlah kendaraan yang melewati jembatan satu-satunya menuju pesisir dari Tanjung Redeb itu dapat dilalui sekira 1.200 kendaraan per hari.
“Apabila kita melihat selain masalah sembako, dan mobilisasi pekerja yang menyeberang dan bolak-balik ke pesisir, ini kita melihat juga banyaknya aktivitas perusahaan yang juga membawa hasil produksi melalui jembatan itu,” tuturnya.
Jadi, kata Dia, perlu dipertimbangkan penutupan. Jangan sampai berdampak pada aktivitas masyarakat secara luas.
“Bisa menimbulkan permasalahan baru di Kabupaten Berau,” sambungnya.
Pihaknya, telah berdiskusi dengan anggota di Komisi III, terkait rencana penutupan jembatan Sambaliung itu.
Hasil diskusi, sepakat menyuarakan dilakukan penundaan terhadap perbaikan dan penutupan jembatan itu.
Politisi dari Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) itu juga mengaku, Komisi III lebih setuju apabila Pemkab Berau dengan Pemerintah Provinsi Kaltim, untuk bersinergi membangun jembatan kembar sebagai alternatif menuju pesisir.
“Jadi, kalau kita berpikir untuk membangun jembatan kembar dengan dana yang ada yaitu Rp 20 miliar, itu hanya kita menambah saja, barulah berpikir untuk rehabilitasi.
Karena sudah ada alternatifnya. Apalagi masih banyak pihak yang belum mengeluh dengan kondisi jembatan tersebut,” katanya.