Survei Pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara Kaltim, Setuju Tak Ada Jawa Sentris

Hal ini karena masih banyak masyarakat yang menyatakan pemindahan IKN ini tidak akan menjamin perluasan peluang kerja bagi warga lokal, sebesar 47,2 persen.

"Namun, 44,7 persen sebaliknya, setuju akan ada perluasan peluang kerja bagi masyarakat lokal," katanya.

Menurut Najib, pemindahan IKN akan menimbulkan banyak masalah sosial, ekonomi dan budaya, sehingga masyarakat 87,4 persen meminta agar adanya pelibatan ilmuwan sosial dalam proses pemindahan IKN tersebut.

"Sehingga tidak hanya pembangunan dari aspek fisik, tapi dari aspek sosial juga harus dibangun dan peran yang fundamental bagi ilmuwan sosial," ujar Novri.

Dari aspek govermance, saat masyarakat ditanyakan, apakah pemerintah dapt menyelesaikan pelaksanaan sesuai dengan tenggat waktu, mayoritas menjawab 35,5 persen tidak setuju.

"Hal ini bisa jadi karena pandangan masyarakat belum bagus dari sisi govermance, kinerja pemerintah dipandang secara makro," ujarnya.

Hasil survei yang tak kalah mengejutkan, sebanyak 78 persen masyarakat percaya bahwa pembangunan IKN berpotensi adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sehingga, masyarakat meminta agar pelaksanaan pemindahan IKN ini perlu adanya pengawasan independen. (*)