Berita Nasional Terkini

Anggaran Pemilu Disetujui Rp 76,6 Triliun, Berikut Rincian Penggunaan Versi KPU

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengatakan tahun 2022 ini, anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp8,06 triliun atau 10,52 persen

Editor: Samir Paturusi
Kompas.com/Fitria Chusna Farisa
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengatakan tahun 2022 ini, anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp8,06 triliun atau 10,52 persen. 

TRIBUNKALTIM.CO- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengatakan tahun 2022 ini, anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp8,06 triliun atau 10,52 persen.

Sementara secara keseluruhan anggaran yang disepakati untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebesar Rp76,6 triliun.

“Sementara yang sudah cair Rp2 triliun. Masih ada Rp6 triliun lagi yang belum cair, sebelum tahapan pemilu mulai 14 Juni, bulan depan,”

Kemudian pada 2023 jumlahnya menjadi Rp23,8 triliun atau 31,12 persen, lalu pada 2024 anggaran sebesar Rp44,7 triliun atau 58,36 persen.

“Jadi total Rp76 triliun sebeagaimana tertulis,” katanya.

Baca juga: Bawaslu Berau Beralasan, Kurangnya Anggota jadi Penyebab Sulitnya Pengawasan Pemilu

Baca juga: Disetujui Rp 76 Triliun, KPU Diminta Jelaskan Penggunaan Anggaran Pemilu Tiap Tahun

Baca juga: Pertai Pelita Sebut Siap Hadapi Pemilu 2024, Pengurus Hampir Rampung Seluruh Provinsi

Dia menjelaskan anggaran tersebut diprioritaskan pada dua kegiatan besar, pertama adalah kegiatan tahapan, kemudian yang kedua ialah kegiatan dukungan tahapan.

Dari total Rp76,6 triliun tersebut, lanjut dia, sebesar 82,71 persen atau Rp63 triliun digunakan untuk tahapan pemilu. Itu digunakan untuk honor adhoc, logistik pemilu, slsialisasi dan pendidikan pemilu.

Kemudian untuk kegiatan dukungan tahapan pemilu sekira 17 persen atau Rp13,2 triliun.

“Jadi memang sebagian besar digunakan untuk kegiatan elektoral proses,” ujar Hasyim.

Baca juga: KPU Audiensi ke Kapolri, Bahas Pengamanan Pemilu Serentak 2024

Dia menjelaskan angka tersebut digunakan untuk rehabilitasi gedung kantor dan gudang yang sekitar 549 satuan kerja (satker). Sebab, lanjut dia, beberapa gedung ada yang terdampak gempa, badai dan sebagainya.

Kemudian yang kedua adalah sarana dan operasional 549 satker, anggota KPU Pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pegawai sekretariat KPU.

Kemudian juga digunakan untuk operasional Kantor KPU, dukungan IT, dan peralatan komputer KPU seluruh Indonesia.

“Karena catatan kami pengadaan komputer secara nasional terakhir 2004, sekarang untuk pemilu 2024 sudah hampir 20 tahun,” tuturnya.

Secara rinci anggaran untuk kegiatan tahapan yang sebesar Rp63,4 triliun, sebagai berikut.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved