IKN Ditawarkan di World Economic Forum di Swiss, Bahlil: Minat Ada, tapi Eksekusinya di WEF Belum

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Indonesia ikut hadir dalam pertemuan tahunan World Economic Forum ( WEF ), di Davos, Swiss.

Dalam WEF tersebut, salah satu mega proyek yang ditawarkan adalah Ibu Kota Negara ( IKN ) Nusantara.

Hadir di WEF di Davos, Swis tersebut adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ) Bahlil Lahadalia bersama jajaran kabinet menteri.

Mega proyek IKN Nusantara ini ditawarkan Pemerintah Indonesia kepada para CEO yang berkumpul dalam pertemuan tahunan World Economic Forum ( WEF ), di Davos, Swiss tersebut. 

Menurut Bahlil, pihaknya bersama jajaran kabinet menteri yang menghadiri pertemuan WEF berupaya untuk mewujudkan keinginan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) membangun IKN yang ditargetkan pada tahun ini.

Di WEF inilah kemudian Bahlil memaparkan proyek IKN Nusantara untuk menarik investor. 

Baca juga: Banyak yang Ingin Camping di Lokasi Kemah Jokowi di IKN Nusantara, tapi tak Diizinkan, Ini Alasannya

"IKN adalah salah satu yang kita bicarakan (di pertemuan WEF) dan beberapa investor kita sudah bicara IKN.

IKN harus kita wujudkan dan harus memastikan apa yang diperintahkan dan direncanakan oleh Bapak Presiden Jokowi," katanya secara virtual dalam Press Briefing, Selasa (24/5/2022) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Dalam pertemuan dengan para CEO tersebut, lanjut Bahlil, memang belum terjadi kesepakatan investasi.

Namun, antusias mereka terhadap proyek yang ditawarkan termasuk IKN menunjukkan keminatan berinvestasi.

"Mereka tanya, ya kita jelasin. Kalau ditanya minat ada (investasi IKN), ya ada.

Tapi eksekusinya belum untuk di World Economic Forum," ucap Bahlil.

Dilansir dari Kompas.com, pembangunan IKN Nusantara rencananya akan dimulai pada tahun ini hingga selesai 2045 mendatang, bertepatan saat peringatan Kemerdekaan RI ke-100.

Ada lima tahapan pembangunan IKN ini yang akan digarap pada lahan seluas 256.142 hektar dan perairan laut seluas 68.189 hektar

Baca juga: Patok Liar Mulai Dipasang di Mentawir IKN, Mulai Diklaim Warga Balikpapan dan Samarinda

Pembangunan IKN ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp 466 triliun.

Maka dari itu, pemerintah mulai gencar mencari investor dari negara lain.

Karena Presiden Jokowi telah menyatakan beberapa waktu lalu, bahwa pembangunan IKN dengan skema pembiayaan APBN hanya digunakan sekitar 19-20 persen.

Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja APBN tahun 2023 sebesar Rp 27 triliun hingga Rp 30 triliun untuk pembangunan ibu kota negara baru.

"Di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan untuk ibu kota negara baru yaitu antara Rp 27 triliun hingga Rp 30 triliun," ujarnya dalam keterangan pers setelah Sidang Kabinet, Kamis (14/4/2022).

Menko Luhut Sebut UEA Siap Investasi 20 Miliar Dolar AS

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan membantah IKN Nusantara minim pendanaan.

Bahkan Menko Luhut baru-baru ini mengatakan sejumlah investor siap menggelontorkan dana.

Salah satunya, menurut Menko Luhut yang akan berinvestasi adalah Uni Emirat Arab ( UEA ).

Dalam pernyataannya, Menko Luhut menyebutkan UEA akan menggelontorkan dana 20 miliar dollar AS. 

Baca juga: Pemindahan IKN ke Sepaku, Belum Terlalu Berdampak pada Pariwisata di Penajam Paser Utara

"Saya sudah bertemu Mohammed Bin Salman, putera mahkota Kerajaan Arab Saudi, yang menyatakan akan berinvestasi sangat besar.

Selain itu, Uni Emirat Arab melalui Indonesian Investment Fund juga menyiapkan investasi 20 miliar dollar AS," ujar Luhut seperti dikutip dalam keterangan resminya, Minggu (22/5/2022) seperti dilansir TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Menurut dia, ibu kota baru Nusantara diperuntukkan bagi generasi muda yang akan menikmatinya di masa mendatang.

Desain kota ini tak akan kalah dengan pembangunan kota modern Neom di Arab Saudi, Dubai di Uni Emirat Arab, serta Shenzhen di China.

"IKN will be world-class city for all". Sudah banyak pihak memberi hormat atas konsep kita membangun ibu kota baru,” kata dia.

Luhut menambahkan, saat ini pembangunan Indonesia jauh lebih merata.

Industri baru banyak tumbuh di Kalimantan, seperti pembangunan industri energi baru di Kalimantan Utara, serta pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

Oleh karena itu, ia meyakini, investasi tak lagi hanya berpusat di Pulau Jawa.

Dia pun berharap semakin banyak generasi muda yang bisa berperan mendorong perekonomian Indonesia.

"Investasi yang dulu hanya berpusat di Jawa dan Sumatra, kini tersebar ke berbagai daerah lain, termasuk Kalimantan.

Di sinilah para pemuda, termasuk GAMKI, harus memainkan perannya, karena banyak sekali lapangan kerja serta program-program UMKM terbuka luas," jelas Luhut.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menilai, keunggulan Kalimantan Timur ditetapkan sebagai ibu kota negara baru, salah satunya karena memiliki ketataan moralitas kepada bangsa Indonesia.

"Walaupun punya kapasitas penghasilan sumber daya alam luar biasa, tapi Kaltim tidak pernah punya keinginan macam-macam.

Selain itu, Kaltim juga terkenal damai, tak pernah ada konflik SARA. Ini realitas yang membuat Kaltim ditetapkan sebagai ibu kota yang baru," ungkapnya.

Ia mengakui, bahwa saat ini memang masih ada pihak yang menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Namun, Isran menilai, jumlah penolakan lebih sedikit ketimbang jumlah pihak yang menyetujui pemindahan ibu kota negara.

"Kalau ada yang bilang 25.000 tokoh menolak pemindahan ibu kota, berarti masih ada 277 juta lebih yang setuju.

Dalam demokrasi, pro dan kontra itu hal biasa,” tutup dia.

Sebagai informasi, pemerintah mulai melakukan pembangunan tahap I IKN yang akan berlangsung sepanjang 2022-2024 sengan kebutuhan dana sebesar Rp 466 triliun.

Penggunaan dana APBN akan seminimal mungkin yaitu rencananya sebesar 20 persen dari total kebutuhan dana, sehingga sisanya melalui pendanaan investor.

Pembangunan IKN baru mulai dilakukan seiring dengan terbitnya Keputusan Mensesneg Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Nusantara ( IKN ).

Dalam aturan itu, disebutkan bahwa Tim Transisi dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Tim Transisi bertugas sejak aturan ditetapkan pada 28 April 2022 hingga organisasi Otorita IKN selesai dibentuk.

Adapun sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, disebutkan bahwa Otorita IKN mulai beroperasi paling lambat akhir 2022.

Baca juga: Suara Masyarakat Paser Balik Sepaku yang Khawatir Tergusur IKN, ‘Kami Ingin Perhatian Pemerintah’

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.