Dinas PUPR Kaltim Dilibatkan Dalam Menekan Stunting, Target Rumah Layak Huni Serta Air Minum

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menarget penurunan angka stunting di sebesar 14 persen pada tahun 2024.

Jika mengacu pada data Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim tahun 2021,  telah terjadi penurunan kasus stunting dari 28 persen menjadi 22 persen atau turun sebesar enam persen.

"Target Kaltim dalam dua tahun menuju tahun 2024 bisa menurunkan delapan persen, sehingga kasus stunting di Kaltim total bisa turun 14 persen," ungkap Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi saat beberapa waktu lalu menerima kunjungan Kepala DKP3A Noryani Sorayalita bersama Tim Satgas Stunting Kaltim, di Rumah Jabatan Wagub.

Sementara itu, jika melihat berdasar Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 angka prevalensi stunting di Benua Etam berada dibawah rata-rata nasional.

Baca juga: TPPS Paser Mulai Susun Rencana Kegiatan Penanganan Stunting, OPD Perlu Data Pendukung

Baca juga: Cegah Stunting di Kutai Timur, TPK Bergerak dan TPPS Harus Dampingi Calon Keluarga

Baca juga: Berantas Stunting dan Tingkatkan Kualitas SDM, Pemda Paser Bentuk Tim Pendamping Keluarga per Desa

Angka prevalensi stunting nasional sebesar 24,4 persen sedangkan Kaltim berads diangka 22,8 persen.

Namun demikian, program menekan stuntijg di Kaltim juga turut melibatkan Dinas PUPR Kaltim.

Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda saat ditemui, mengatakan program pihaknya dalam ikut menekan angka stunting juga dilakukan dengan memastikan ketersediaan rumah layak huni, air minum, dan sanitasi.

Pihaknya sendiri sudah melaksanakan total 900 rumah layak huni, dalam tiga tahun terakhir bagi warga pra sejahtera di Kaltim.

"Target sampai dengan akhir masa Gubernur dari APBD provinsi sekitar 5000-an unit rumah terbangun," ungkapnya, Jumat (27/5/2022).

Nanda, sapaan akrabnya, juga mengatakan bahwa ada target penanganan rumah kumuh atau rehabilitasi dengan target 25 ribu rumah dibantu pemerintah pusat dan pemerintah di Kabupaten/Kota.

Selain itu, target pemenuhan air minum di Kabupaten/Kota capaian secara keseluruhan untuk ketersediaan air minum telah 70 persen yang layak dari target 64 persen hingga tahun 2021.

Baca juga: Ananda Hadiri Sosialisasi RAN PASTI, Ajak Semua Stakeholder Tangani Stunting

"Artinya kita sudah melebihi target sampai 2021, untuk layak air minum di Kaltim," sebut Nanda.

Sementara untuk sanitasi, menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

"Di daerah perbatasan Kabupaten/Kota itu yang jadi kewenangan regional provinsi," pungkas Nanda. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.