Ditunjuk Jokowi Selesaikan Kasus Minyak Goreng, Luhut akan Audit Seluruh Perusahaan Sawit, Targetnya

Pemerintah juga akan melarang perusahaan sawit berada di luar negeri dan wajib berada di Indonesia.

Baca juga: Luhut Bongkar Perusahaan Sawit Kuasai 500 Ribu HA, Tapi Tak Berkantor di Indonesia

Hal ini agar negara dapat menarik pajak dari perusahaan-perusahaan tersebut.

"Tidak boleh ada headquarter kelapa sawit yang di luar wilayah Republik Indonesia.

Harus di Indonesia, supaya pajaknya (masuk)," ujarnya.

Pasalnya masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri, sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak.

"Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. 

Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia.

 (Tidak boleh. Kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia)," tegas Luhut, seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel yang berjudul Luhut Jawab Cibiran Soal Dirinya Tangani Minyak Goreng: yang Penting Masalah Beres!

Dalam kesempatan itu, Luhut juga memastikan polemik minyak goreng ini akan segera berakhir dan kondusif.

Baca juga: Tugaskan Luhut, Jokowi Janjikan Harga Minyak Goreng Turun ke Rp 14 Ribu 2 Pekan Lagi

Hal itu ditandai dengan suplai minyak goreng yang sudah mulai banyak di pasaran sehingga harga pun mulai turun.

"Suplai hari ini sudah lebih cukup, lebih dan sekarang harga sudah mulai turun. Kita akan pastikan distribusi jalan, penyaluran jalan dan pengawasan akan dilakukan oleh satgas pangan," tegasnya.

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan tugas baru dari Jokowi untuk menuntaskan permasalahan terkait minyak goreng dalam acara Dies Natalis GAMKI ke-60 yang ditayangkan via akun Youtube GAMKI Balikpapan, 21 Mei 2022.

Mulanya, dia menceritakan pengalamannya dalam menangani pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, Luhut merupakan Koordinator PPKM Jawa-Bali.

"Kenapa itu bisa? Karena kita kerjakan dengan kompak, kita kerjakan dengan data," katanya.