Rencana Subsidi Minyak Goreng Dicabut Pemerintah, Pedagang Pasar Merasa Galau 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Rencana subsidi minyak goreng akan dicabut pemerintah, pedagang merasa galau. 

Rencana pencabutan subsidi minyak goreng ditanggapi beragam masyarakat, terutama di kalangan pedagang pasar basah di berbagai daerah. 

Seperti halnya di daerah Jakarta, para pedagang memberi respon atas rencana pemerintah untuk mencabut subsidi minyak goreng. 

Zahra (52) pedagang di pasar tradisional Kramatjati, Jakarta Timur merasa keberatan terkait rencana pemerintah untuk melakukan pencabutan subsidi minyak goreng.

Baca juga: Bulog Berau Segera Distribusikan Minyak Goreng Curah, Harga Rp 14.000 Perliter

Baca juga: Kodim 0906 Serahkan BLT Minyak Goreng Khusus untuk Pedagang dan Nelayan, Pemkab Kukar Mengapresiasi

Baca juga: Keran Ekspor CPO Dibuka Kembali, IKappi Ingat Minyak Goreng Curah Belum Melimpah

Sebab penerapan kebijakan itu belum merata diterima penjual.

"Kalau gitu sih keberatan saya, ibu mah biar namanya orang jualan gorengan juga selama ini kan juga nggak ada kan, selama minyak mahal kan, sekarang subsidi ada, tapi mau dicabut lagi," ucapnya, Jumat (27/5/2022).

Menurut Zahra, sebelumnya sempat dilakukan tinjauan terkait harga minyak goreng curah oleh Pangdam Jaya di pasar tradisional Kramatjati, Jakarta Timur.

Tinjauan tersebut dikatakan Zahra meminta pedagang untuk menjual minyak goreng curah dengan harga per liter yakni Rp 14.000, dan per kilogram Rp 15.500.

Baca juga: Bagikan Minyak Goreng Curah ke Warga, Pemkot Samarinda akan Gelar Pasar Murah sampai Harga Stabil

Menanggapi permintaan tersebut, ia mengatakan sangat keberatan.

Sebab arahan itu dijelaskannya dapat membuat pedagang tidak menjadi untung.

"Baru aja kemarin ada peninjauan kesini masalah minyak goreng, suruh jual per liter Rp 14.000, per kilogram Rp 15.500, kita mah belinya aja nggak dapet segitu kan, yang jelas keberatan, bukan ibu aja, semuanya juga saya yakin keberatan," jelasnya.

Mengingat untuk mengeluarkan modal saja, ia harus merogoh kocek senilai Rp 16.250 per liter, dan belum juga memberikan ongkos kepada kurir.

"Dari agen satu jerigen itu Rp 260.000, kalau dibagi 16 kilogram maka modalnya jadi Rp 16.250," ungkapnya.

Pernyataan kontra lainnya berasal dari Masyuda (61), ia mengungkapkan keberatan dengan kebijakan yang rencana akan diterapkan pemerintah terkait pencabutan subsidi minyak goreng curah.

Dari segi ini, ia menjelaskan persyaratan yang dikatakannya rumit membuatnya harus berpikir dua kali untuk bisa menerapkan kebijakan tersebut.

Menurut Masyuda, syarat dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah yakni untuk pembelian per lima jerigen harus menunjukkan 40 hingga 50 fotokopi KTP pembeli, hal itu dirasa memberatkan.

Sebab sulit untuk mencari fotokopi KTP sebanyak itu dari pembeli.

"Kemarin mau dikasih lima jerigen, tapi syaratnya fotokopi KTP 45 orang, nah saya tidak sanggup mencari segitu banyak," tutupnya.

Menteri Mundur

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi disarankan mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Karena, menurut pendiri lembaga survei KedaiKopi Hendri Satrio, keduanya sudah tidak dipercaya lagi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurusi masalah di bidangnya.

Hal itu menyusul ditunjuknya Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan oleh Jokowi, untuk mengurusi masalah minyak goreng.

"Kalau sudah begini sih lebih baik Mendag dan Menko Perekonomian tuh undur diri lah dari kabinet," kata pria yang akrab disapa Hensat itu, Rabu (25/5/2022).

Hensat menambahkan, dengan penunjukkan tersebut, maka sudah jelas Jokowi tidak lagi percaya dengan kinerja Mendag dan Menko Perekonomian.

"Malu kan, ini kan sebetulnya sudah terang-terangan Pak Jokowi enggak percaya sama kinerja Anda (Mendag dan Menko Perekonomian) kok, gitu," ucap Hensat.

Jokowi Jaga Stabilitas Politik

Hendri Satrio, pendiri lembaga survei KedaiKopi, menyoroti penunjukkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan oleh Presiden Joko Widodo, untuk mengurusi masalah minyak goreng.

Hendri menyatakan, penunjukan ini menjadi sebuah tanda Jokowi tidak percaya dengan kinerja para menteri, yang ada kaitannya dengan permasalahan minyak goreng.

"Ini kan sebetulnya lagi-lagi sebuah kode kasat mata dari Pak Jokowi, bahwa menteri-menteri yang ada kaitannya dengan pengurusan minyak goreng ini tidak dia percaya."

"Kan Pak Jokowi gitu aja," kata Hendri saat dimintai tanggapannya, Rabu (25/5/2022).

Menteri terkait yang dimaksud oleh pria yang akrab disapa Hensat itu adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Menurut analisisnya, kedua menteri tersebut dinilai tidak mampu menyelesaikan problem minyak goreng, sehingga akhirnya Jokowi menunjuk menteri dari bidang lain, dalam hal ini Luhut, menjadi penanggung jawab.

"Sekarang gitu, (Jokowi) memberikan tugas kepada menteri yang tidak terkait untuk menyelesaikan problem yang disebabkan, atau yang tidak bisa diselesaikan oleh menteri lain."

Baca juga: Ormas HIKMA tak Berpolitik, Andi Rukman: Kalau Anggota Bebas karena Warna-warni

"Ini kan Menteri Perdagangan dan Menko (Perekonomian) artinya tidak sanggup menyelesaikan permasalahan minyak goreng," ulas Hensat.

Kendati demikian, Hensat menyayangkan ketidaktegasan Jokowi yang enggan melakukan reshuffle menteri, yang dinilainya tidak mampu menyelesaikan permasalahan di bidangnya.

Terlebih, beberapa kali Luhut dinilai mampu menyelesaikan permasalahan yang diperintahkan oleh Jokowi.

"Cuma emang sayangnya Pak Jokowi ini tidak mau tegas-tegasan pecat atau reshuffle."

"Demi menjaga stabilitas politik antar-parpol dan koalisinya, dia lebih baik memberikan kode-kode seperti sekarang gitu," papar Hensat.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Kemasan Naik, Pedagang: Lebih Baik Begini, yang Penting Barangnya Ada

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dapat tugas lagi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kali ini, Luhut diminta Jokowi mengurusi kelangkaan minyak goreng, yang sudah berbulan-bulan tak kunjung beres.

Luhut mengatakan, ia mendapat tugas khusus dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hal ini disampaikan Luhut saat membuka acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) pada Sabtu (21/5/2022) lalu.

"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng."

"Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," ungkap Luhut.

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Zahra Tolak Ikuti Aturan Pemerintah Soal Harga Jual Minyak Goreng Curah