Ketua LBH MADN Dukung Pemindahan IKN, Sebut SDA Kalimantan Dikeruk Hanya Bangun Pulau Jawa

TRIBUNKALTIM.CO- Dukungan terus mengalir untuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Kali ini datang dari Ketua Umum (Ketum) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Jaelani Christo.

Ia mengatakan, sudah sepantasnya Ibu Kota Nusantara (IKN) pindah ke Kalimantan.

Sebab menurutnya, selama ini Kalimantan hanya dikeruk kekayaan alamnya hanya untuk fokus pembangunan di pulau Jawa.

Sementara. menurutnya, Kalimantan tidak pernah diperhatikan selama beberapa periode presiden.

Sehingga menurut Jaelani, dengan dijadikannya Kalimantan, tepatnya di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan langkah baik demi kemajuan pulau Kalimantan itu sendiri.

Baca juga: Mau Berdomisili di Ibu Kota Baru? Ini Daftar Tanah dan Rumah Murah di Sekitar IKN Nusantara,

Baca juga: Mendadak Ada Patok Tanah yang Baru di Lokasi Inti IKN Nusantara, BPN: Polda Kaltim akan Turun Tangan

Baca juga: Jokowi Anggarkan Biaya Infrastruktur Rp 400 Triliun, Berapa untuk IKN Nusantara?

"Bicara masalah IKN sudah sepantasnya ibukota itu bisa pindah. Selama ini kekayaan alam Kalimantan itu habis dikeruk untuk pembangunan di pulau Jawa. Sementara Kalimantan sendiri itu jalannya masih berlumpur dan tidak pernah diperhatikan selama beberapa periode presiden. Hanya Jokowi inilah yang memperhatikan selama ini," jelas Jaelani kepada Tribunnews.com, selasa (31/5/2022).

Jaelani juga mengaku kehadiran IKN tidak membuatnya dan masyarakat Kalimantan takut akan menipisnya hutan Kalimantan dan juga tergusurnya suku Dayak yang merupakan suku asli Kalimantan.

Sebab dari segi kesiapan, mereka benar-benar siap secara penuh sambut IKN.

"Kami tidak pernah ketakutan dengan kehadiran IKN. Kami sudah mempersiapkan diri, masyarakat Dayak sudah mempersiapkan diri untuk menyambut dan menerima kehadiran IKN di Kalimantan," ujarnya.

Ia juga menambahkan jika ada beberapa informasi yang mengatakan masyarakat Kalimantan menolak IKN, disebutkan oleh Jaelani itu hanya segelintir saja.

Ia menyebut contoh misal total masyarakat di Kalimantan ada 1000 orang penduduk, tidak mungkin 1000 orang itu menolak sepenuhnya. Paling hanya 1 2 persen dari polulasi, jelasnya.

IKN akan mulai dibangun pada semester kedua 2022. Kini Badan Otorita IKN tengah merapikan semua perencanaan dan persiapan pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Baca juga: Investor Belanda Tertarik Kembangkan Pabrik Mobil Listrik di Lokasi IKN

"Insya Allah mulai paruh kedua semester tahun ini kita akan mulai membangun," ujar Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono, Senin (30/5/2022).

Ditambahkan oleh Bambang, yang akan dibangun pada awal pembangunan IKN adalah jalan-jalan untuk akses logistik dan pembangunan tanah. (*)