DPMK Berau Tegaskan Sudah Turunkan Tim Permasalahan Kepala Kampung Pilanjau

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Persoalan kepemimpinan yang terjadi di Kampung Pilanjau, Sambaliung, juga menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Kampung, DPMK Berau, Sudirman menjelaskan pihaknya sudah menerima laporan dari beberapa pihak mengenai persoalan di Pilanjau, sebelum Aliansi Masyarakat Pilanjau (AMP) melakukan demonstrasi di kantor bupati Berau.

“Sebelum adanya aksi demo kita sudah melakukan rapat dan melakukan investigasi untuk mencari bukti-bukti. Karena ada laporan masalah kepemimpinan,” jelasnya kepada Tribunkaltim.co, Jumat (3/6/2022).

Namun terkait permasalahan tersebut, pihaknya tidak bisa langsung mengambil keputusan.

Pasalnya, hasil investigasi pihaknya nanti, tetap akan dirapatkan kembali bersama stakeholder terkait guna merumuskan permasalahan secara mendetail.

Baca juga: Setelah Penetapan NIP, Tidak Ada Oknum CPNS di Berau yang Mengundurkan Diri

Baca juga: Anak di Bawah Umur di Berau jadi Korban Asusila, Diduga Pelakunya Adalah Paman Tiri

Baca juga: DPRD Berau Khawatir Kerusakan Lebih Parah Bila Perbaikan Jembatan Gunung Tabur Lambat

Selain itu, pihaknya juga akan memanggil Kepala Kampung Pilanjau Andi Baso Galigo, guna mengklarifikasi apa yang ditudingkan masyarakat.

“Nanti saat rapat akan kita pertanyakan semua tudingan yang disampaikan AMP, dan nanti kami meminta bukti-bukti yang valid,” jelasnya.

Sementara untuk klarifikasi kepala kampung akan disaksikan langsung oleh pihak Kecamatan Sambaliung dan pihak kepolisian.

Sehingga, jika Kepala Kampung Pilanjau nanti tidak bisa memberikan bukti dan dinyatakan bersalah. Maka akan ada sanksi tegas diberikan.

Serta jika terjadi temuan penyelewengan anggaran, maka pihak kepolisian yang akan menindak.

“Akan kita pantau terus permasalahan ini, dan kami juga masih mengumpulkan bukti serta akan melakukan rapat ulang mengenai hal ini,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Kampung (Kakam) Pilanjau Andi Baso Galigo, membantah semua tudingan AMP.

Andi Baso menjelaskan beberapa tudingan dugaan pelanggaran yang dilakukannya adalah tidak benar.

“Semua tuntutan itu tidak ada yang benar. Saya memiliki bukti semua apa yang sudah dituduhkan kepada saya itu,” tegasnya.

Salah satunya, terkait tudingan dirinya memilih ketua RT tanpa sepengetahuan masyarakat. Menurutnya, itu hanyalah argumentasi yang dibawa pihak AMP.

“Karena untuk pemilihan itu sebenarnya ada dua versi, yakni melalui pemilihan atau secara musyawarah. Pada saat itu, kita lakukan secara musyawarah. Dan itu banyak dihadiri masyarakat,” jelasnya.

Andi Baso juga membantah tudingan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang tidak tepat sasaran. Bahkan dirinya dituding melakukan penyelewengan dana BLT tersebut.

Namun dirinya meyakini bisa membuktikan bahwa penyaluran yang dilakukan sudah tepat sasaran dan transparan.

“Saya ada bukti tertulisnya. Ini semua ada buktinya,” jelasnya.

Baca juga: Terbaru! Terjawab Sudah BLT Anak Sekolah Kapan Cair dan Cara Cek Daftar Penerima Bantuan Rp 4,4 Juta

Dijelaskannya, penyaluran BLT juga sudah sesuai aturan, yakni sebesar 40 persen dari anggaran yang ada.

"Totalnya Rp 103.500.000, itu yang harus dicairkan. Tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang. Kami ada bukti valid dan tertulis tentang BLT itu,” tandasnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.